(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 717/Pid.B/2015/PN.Tjk) Oleh: RETNO WULANDARI 14.12.27.136 Tindak pidana p…

(TESIS) Analisis Tugas dan Fungsi Brigade Mobil Dalam Menanggulangi Tindak Pi…

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BRIGADE MOBIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KERUSUHAN MASSA (KONFLIK SOSIAL) (Studi Di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara) ABSTRAK Oleh GUNAWAN NPM 14.12.27 197 Sebagai salah satu bagian terintegral dala…

(Tesis) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan At…

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 THAN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MTERO Oleh: MELATI AYU NOMITA DEWI 14.12.27.191 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke d…

(Tesis) Analisis Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemb…

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI SAKSI MAHKOTA (Studi Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN.Kot. Putusan Nomor : 165/Pid.B/2015/PN.Kot. Putusan Nomor : 166/Pid.B/2015/PN.Kot. ABSTRAK …

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Pelaku Pengedar Na…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA PELAKU PENGEDAR NARKOBA JENIS SHABU (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.TK) ABSTRAK Oleh NI KOMANG TRI WIDIYANTI NPM. 14.12.27.124 Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan, dap…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Renovasi Isl…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RENOVASI ISLAMIC CENTER KABUPATEN WAY KANAN Oleh : IIS PUSPIKA DEWI Renovasi sekolah maupun gedung pemerintahan merupakan program pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali pengadaan renovasi yang ada di dalam APBD Kabupaten / Kota maupun Provinsi disalahgunakan untuk kepentingan…

Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS: Semua Warga Negara Wajib Daftar

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan republic Indonesia tentang jaminan kesehatan,Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.oleh karena itu,dibentuklah BPJS kesehatan sebagai pelaksana program tersebut.peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan,menca…

Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan

Penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai hokum jaminan,yaitu suatu bidang hokum yang mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum jaminan mengalami perkembangan-perkembangan baru du Indonesia,disamping memerlukan pembaharuan-pembaharuan dan pengaturan dalam peraturan perundangan.kesemuanya itu harus disusun dengan memperhatikan azas perlindungan ba…

(FH) 5 kamus bahasa belanda elementer

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

155 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 413 BEH k

Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Salah satu cara untuk mengatasi atau setidak-setidaknya untuk mengurangi risiko adalah dengan jaminan social.demikian juga dengan risiko kerja bagi pekerja/buruh,jaminan social merupakan hal yang terpenting. Sedemikian pentingnya jaminan social bagi pekerja/buruh maka di awal kemerdekaan pemerintah mengeluarkan UU No.33 tahun 1947 tentang kecelakaan,yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan m…