(FH) Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-1073-59-7

Deskripsi Fisik

135 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340.1 OTJ f

(Tesis) Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Tidak Dibayarny…

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI TIDAK DIBAYARNYA UANG KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: ESTER SARI Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan Negara. Umumnya, Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melib…

(FH) Teori Hukum Murni

Edisi

Cet. 8

ISBN/ISSN

979-24-56024-4

Deskripsi Fisik

408 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 HAN t

Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federal sebagai Suatu Alternatif

otonomi daerah berawal dari prinsip menurut prof. soepomo; menghormati kehidupan regional menuruti riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model (the…

(FH) Status Hak dan Pembebasan Tanah

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

979-8061-80-2

Deskripsi Fisik

xii, 196 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 333.31 SOE s

(FH) Studi Kebijakan Pemerintah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8650-65-6

Deskripsi Fisik

274 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 332.46 FAR s

(Tesis) Analisis Tindak Pidana Karupsi Pada Badan Pemberdayan Masyarakat dan …

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG (Studi Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK//2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh I Made Suarta 14.12.26.029 Tindak Pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomia…

(Tesis) Analisis Putusan Hakim Nomor 14/PID.SUS/2015/PN.Liw Tentang Perkara P…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.LIW TENTANG PERKARA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP ANAK DIDIK ABSTRAK Oleh ZULKIFLI AKBAR 14.12.26.007 Persoalan hukum terhadap anak satu ini cukup mendapat perhatian pemerintah, mengingat bahwa berbagai kasus kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap anak semakin beragam. Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni tindak pidana penganiayaan terha…

(Tesis) Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan…

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Perkara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh DIRA OKTRIA ALMEGA 14.12.26.019 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi pemerintahan menjadi tuntutan masyarakat. Pelayanan dokum…

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelneggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut perl…