Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranta Sosial

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

979-421-986-x

Deskripsi Fisik

xxii, 364 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 297.273 CIK p

Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)

Edisi

Edisi 1 Cetakan 2

ISBN/ISSN

979-421-663-1

Deskripsi Fisik

xiv, 398 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 297.273 MOH h

Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW

Edisi

Cetakan Ketiga

ISBN/ISSN

978-979-330-436-6

Deskripsi Fisik

xi; 130 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 297.272 EMN h

Penegak hukum pencucian uang kintas jurisdiksi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-8026-28-9

Deskripsi Fisik

xxii, 330 Hlm., : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 EFE p

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Buku ini ditulis karena semakin maraknya kekayaan intelektual bangsa dan anak bangsa yang dirampas oleh negara lain, yang membuat kita cukup prihatin. Ancaman terhadap karya atau kekayaan intelektual selian datanng dari negara lain juga datang dari dalam negara sendiri, yaitu dalam bentuk pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengejar keuntungan pribadi, tidak men…

Hukum kepailitan rapat-rapat kreditor

Buku ini khusu membahas mengenai rapat - rapat kreditor yang diatur dalam undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan penulis, sangat jarang ditemui buku teks hukum kepailitan yang secara khusus dan mendalam memfokuskan telaahnya mengenai rapat - rapat kreditor.

Perolehan Hak Atas Tanah

Buku Inl rnembahas ernpat cara perolehan Hak Atas Tanah, yaitu: Pertama, Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah negara dan Hak Pengelolaan diperoleh melalui Penetapan Pemerintah. Kedua, Hak Atas Tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat diperoleh melalui Penegasan konversi. Ketiga, Hak Atas Tanah diperoleh melalui Peralihan Hak dalam bentuk beralih dan dialihkan. Keempat, Hak Atas Tanah di…

Hukum Tata Negara Indonesia

Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasioanl, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen UUD 1945 secara otomatis merekonstruksikan semua peraturan lembaga - lembaga negara, baik di peraturan pusat maupun di daerah. Penambahan dan penguranga…

Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Ind…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-979-007-637-2

Deskripsi Fisik

189 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 364.1 NUN i c.5

Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia

Dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, maka sudah tentu badan administrasi publik dan aparatur pemerintahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan. Sebaliknya, para praktisi dan akademisi di bidang hukum juga dapat memiliki kemampuan dan k…