Psikologi hukum menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Pada mulanya, psikologi hukum hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan pendamping atau pelengkap dari hukum positif. Akan tetapi, dalam perkembangannya dewasa ini, psikologi semakin menempati posisi studi yang penting. Sebab, apabila hukum dikelola sedemikian rupa dari be…
Ada adagium yang mengatakan “di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum”. Hukum apa?. Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Oleh karena itu, setidak-tidaknya masyarakat harus mengenal hukum, harus tahu apa, bagaimana, di mana, dan mengapa hukum sesuai…
Buku ini memberikan ringkasan materi hukum perdata yang mengacu pada struktur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Materi utamanya meliputi: Hukum Orang: Aturan-aturan yang berkaitan dengan subjek hukum atau individu. Hukum Benda: Hukum yang mengatur tentang benda-benda. Hukum Perikatan: Hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau sebab lainnya. Hukum Bukti d…
Dalam buku referensi ini, penulis memberikan penjelasan yang spesifik tentang Penerapan Most Favoured Nation, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal, Penerapan Anti Dumping, Perbandingan Penerapan Kebijakan Bea Masuk, Penerapan Asas National Treatment, Prinsip-Prinsip, Pengaturan Bagi Subjek Hukum Yang Melakukan Transaksi Perdagangan karena melihat permasalahan yang muncul dalam hal dalam Huku…
Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakah akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip - prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak - hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip - prinsip hukum adiministrasi dan asas - asas umum pemerintahan…
Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai negara demokratis, tentunya memerlukan seperangkat peraturan untuk menjalankan sistem demokrasi.Salah satu aturan dasar adalah konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga negara, pembagian wewenang, dan sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dinyatakan dalam Bab 1 mengenai Bentuk dan Ke…
Hukum Bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Sekarang ini, dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, tuntutan akan pengaturan Hukum Bisnis semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usa…