Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai saat ini merupakan bentukan pemerintahan Kolonial Belanda yang bersumber pada HIR (het Herziene Indonesische Reglement) berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg (Reglement Buitengewesten) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun dibentuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun masih berlaku sampai saat ini dan dapat digunaka…

Kapita selekta hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1071-01-4

Deskripsi Fisik

viii, 129 hlm.il.; 23 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Tri k

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga

Antara hukum orang dan hukum keluarga terdapat hubungan yang sangat erat.Hukum keluarga adalah bagian dari pada hukum orang.bagian terpenting dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Hukum orang antara lain mengatur tentang nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan.

Pengantar Hukum Indonesia

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. apabila hukum tidak berubah maka hukum akan tertinggal oleh dinamika masyarakat . si lain sisi hukum juga harus mampu menggerakkan dna melindungi kepentingan masyarakat secara adil supaya hidupnya menajdi aman, damai, dan sejahtera.kesejahteraan masy…

Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia : Edisi Revisi

Masih banyaknya masalah-masalah yang sering muncul dalam suatu perjanjian kiranya perlu dipelajari perjanjian secara mendalam.untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perjanjian,maka dalam buku ini dimulai dari pengertian-pengertian dasar dalam suatu perjanjian. Buku ini terdiri dari 10 yang juga meng…

Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)

Dalam buku ini dibahas berbagai persoalan hukum mengenai pembiayaan, baik dari segi teori (perpustakaan dan perundang-undangan) maupun yang terjadi dalam praktek (kebiasaan bisnis dan yurisprudensi). Pranata hukum yang pertama ditinjau dalam buku ini adalah leasing (sewa guna usaha). Yaitu dengan membahas konsep-konsep historis dan yuridis yang prinsipil tentang leasing, khususnya leasing bara…

Hukum Pidana Islam - Edisi 1

Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran yang hadis. Buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai hukum pidana islam, studi perbandingan antara hukum pidana islam deng…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apa…

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan ( Edisi Revisi )

KUHPerdata Berlaku 160 tahun di negara kita. Seperti misalnya, secara historis-sosiologis dapat dikatakan Kitab Undang-undang ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sudah perlu dipikirkan penyusunan kodifikasi Hukum Perdata (secara Parsial) dalam bidang Hukum Hara Kekayaan (Buku II dan Buku III). Sebenarnya puluhan tahun silam, penyusunan kodifikasi ini sudah menjadi bahan pemikir…

Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP ( Edisi Revisi )

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…