Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang KELURAHAN 3. Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang PENETAPPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dan Lampiran 4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 5. Permandagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentan…
Undang-undang tentang Merek
Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan
BUku ini memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya.
Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Di samping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya melurus…
Lebih dari satu dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1995, setelah melalui perjuangan yang berat sejak tahun tujuh puluhan, pembaharuan Undang-undang Kepabeanan Indonesia dapat direalisasikan dan dimulainya reformasi di bidang ini. Kelanjutan reformasi kepabeanan melalui perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk…