Akuisisi perusahaan,take over dan LBO sangat banyak dilakukan dalam praktek dan sangat antusias untuk didiskusikan di kalangan ilmuan sebagai bagian dari hukum perusahaan,sehingga buku ini diharapkan dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Bahwa yang namanya akusisi,take over dan LBO sangat banyak seluk beluknya,khususnya jika ditinjau dari paradigma hukum bisnis.baga…
Akuisisi perusahaan,take over dan LBO sangat banyak dilakukan dalam praktek dan sangat antusias untuk didiskusikan di kalangan ilmuan sebagai bagian dari hukum perusahaan,sehingga buku ini diharapkan dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Bahwa yang namanya akusisi,take over dan LBO sangat banyak seluk beluknya,khususnya jika ditinjau dari paradigma hukum bisnis.baga…
Hukum keungan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negara) m…
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (Studi Pada Pemekaran Tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh : PAUZI Pemekaran Tiyuh merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau ma…
Kegiatan penambangan sangat dekat risikonya dengan kerusakan lingkungan hidup, karena apabila pelaksanaannya tidak di lakukan dengan hati-hati atau lalai akan berakibat tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi, sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangs, dan negara. Agar perusahaan pertambangan peduli terhadap lingkungan hidup maka sebelum memperoleh izi…
buku ini diterbitkan dengan materi terutama menyangkut politik hukum kita menuju hukum nasional seperti yang kita cita-citakan demi terwujudnya Negara hukum republic Indonesia. Bab 1 sampai dengan bab v menyangkut pemikiran pemikiran umum mengenai politik hukum dan peranan hukum bagi pembangunan bangsa dan Negara sedang bab VI sampai dengan bab x merupakan contoh-contoh bagaimana politik hukum…
IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C DI KABUPATEN PESISIR BARAT ABSTRAK Oleh : Derry Rama Putra Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada…
Buku ini membahas mengenai hukum keuangan negara. Diawal buku ini disajikan mengenai konsep, teori dan kedudukan hukum keuangan negara. Selebihnya dibahas badaimana aspek - aspek hukum terkait pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran negara, pengelola dan pengelolaan keuangan negara, pengawan, dan pemeriksaan keuangan negara, kerugian keuangan negara, pengembalian keuangan ne…
Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.setiap warga negaranya sama dihadapan hukum.akan tetapi,fakta dilapangan seiring terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku.hal ini disebabkan karena banyak factor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum…
Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : ROZALI 14.12.27.148 Pemekaran daerah menjadi fenomena yang berkelanjutan sejak awal era reformasi sampai dengan sekarang. Kabupaten Lampung Tengah yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro,saat ini …