Ditapis dengan
Hukum Peradilan Militer
Materi dalam buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, sejrah hukum pidana militer, militer sebagai subjek tindak pidana, ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur berlakunya KUHP terhadap KUHPM, sekilas tentang hukum acara pida…
- Edisi
- Edisi 10
- ISBN/ISSN
- 978-602-107-114-4
- Deskripsi Fisik
- 101 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.01 DEN h
Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebanan Dan Per…
Kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal sebagaimana yang dalam UUPA karena hak atas tanah dimiliki oleh seluruh pemegang hak milik atas satuan rumah susun. Pemilikan rumah susun dapat di terbitkan bagi siapapun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Sekarang ini banyak terdapat warga negara asing maupun badan hukum…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 602-6791-31-0
- Deskripsi Fisik
- 114 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.02 EMA p
Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi…
Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikn arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan kelembagaan diberbagai bidang seperti pembangunan politik, kebijakan publik, otonomi daerah dan peneyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Perubahan politik hukum yang ditandai dengan adanya perub…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-17934-6-6
- Deskripsi Fisik
- 204 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 DID h
(Teisis) Implementasi Pasal 5 Huruf C Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasio…
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 DALAM PENETAPAN HAK PAKAI ATAS TANAH BADAN USAHA (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) Oleh : Riko Aritama Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rik i
(HUKUM) Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang …
Buku ini adalah hasil pengolahan dan pengembangan makalah berjudul “paradigma ilmu hukum Indonesia dalam perspektif positivis”, yang dipresentasikan dalam simposium nasional ilmu hukum tentang “paradigma dalam hukum Indonesia:, pada tanggal 10 Februari 1998, di fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengolahan dan pengembangan dilakukan dengan menambahkan cuplikan-cuplikan da…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1500-03-3
- Deskripsi Fisik
- 126 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 BER i
Politik Hukum
Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum, emnelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku.hal ini di lakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarananya dalm mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan (ius constituendum). Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif, yakni politik hukum adlaah bagian dari kebiajkan legislatif (wetgeving). Politik huku…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-365-8
- Deskripsi Fisik
- 202 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 ABD p
Kekuasaan Diskresi Pemerintah
Kekuasaan diskresi adalah jenis kekuasaan pemerintah yang spesifik. Dari perspektif analitik, perluasan fungsi pemerintahan merupakan dasr lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintahan. Dari perspektif yuridis, kekuasaan diskresi adalah sebuah keharusankarena kurang memadainya legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dari perspektif filosofis, ke…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-017-7
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.04 KRI k
(Tesis) Analisis Komparatif Putusan Dwangsom Dalam Perkara Ekonomi Syariah An…
ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN DWANGSOM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DENGAN PENGADILAN DI MAROKO (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Niaga Darul Baidho Nomor 11414 Tanggal 24 November 2009) Oleh Abdul Halim Muhammad Sholeh Tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syar…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,116 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Abd a
Dasar - Dasar Politik Hukum
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-421-999-1
- Deskripsi Fisik
- 141 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 IMA d
(HUKUM) Hukum Partai Politik & Hukum Pemilu Di Indonesia
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ke tatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan ini perlu segera dicarikan solusinya , agar maksud dan tujuan bernegara dapat terwujud. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1351-42-0
- Deskripsi Fisik
- 424 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.07 AGU h c.1
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah