Ditapis dengan
Hukum tata negara indonesia
perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia pada era reformasi menyebabkan ketururut sertaan pembaharuan hukum tata negara dan konstitusi yang berhubungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia.tahun 1999,awal dari perubahan UUD NRI 1945,hingga tahun 2002 pun memunculkan sistem ketata negaraan dan kelembagaan yang baru.perkembangan sistem ketatanegaraan tersebut menjadikan hukum ta…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9786026344236
- Deskripsi Fisik
- v ; 226 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 ENC h
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara
Hukum tata negara telah menajdi disiplin ilmu tersendiri yang selalu menarik di kaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih siyasaah secara substansial berbeda dengan hukum tata negara. Hukum tata engara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan fikih siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizo…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-475-0
- Deskripsi Fisik
- 261 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 AHM h
(HUKUM) Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum
Tipe negara konsep negara hukum sejatinya adalah adanya paham kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah pilar utama bagi negara hukum. Diluar tu, emmang banyak rumusan menegnai konsep negara hukum, namun demikian seolah sulit mencari kesamaan pandang tentang negara hukum. Hal ini di sebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang di anut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusa…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-73-3
- Deskripsi Fisik
- x : 88 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 ABD s
(Teisis) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap …
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN (Studi Perkara Nomor: 50/PID/2015/PT.TJK) Oleh MUHAMMAD TODI DWI SAPUTRA Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian pula dalam pelaku tindak pida…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,117 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
Hukum Perjanjian Khusus : Jual - Beli, Sewa-Menyewa, pinjam-Meminjam
perjanjian jual beli adalah perbuatan hukum yang sangat sering dilakukan orang,baik dalam skala besar maupun yang kecil,untuk memindahkan hak milik atas sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain,disebabkan bergeraknya perekonomian masyarakat. pasal 1977 (1) KUHPerdata memberikan landasannya.artinya terhadap benda bergerak,pihak penjual tidak perlu membuktikan pemilikan atas barang yang d…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-071-177-8
- Deskripsi Fisik
- 122 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.5 DJA h
(HUKUM) Aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis
Pembahasan dalam buku ini di lakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta benuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anantomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering di beritakan sehari-hari serta lembaga pembi…
- Edisi
- Ed. 1 rev
- ISBN/ISSN
- 978-602-7523-73-9
- Deskripsi Fisik
- 1 jil., 14,5 x 22 cm, 228 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.07 ARU a c.2
Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global
Keastian hukum merupakan syarat mutlak untuk bergairahnya bisnis dan perekonomian suatu negara. Apabila perangkat hukum tidak mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis, amak akan terjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis itu sendiri sehingga mengurangi minat investor dan pelaku bisnis internasional. Untuk itu harus di cari harmoni keterpaduan perangkat hukum bisnis dengan…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-450-403-3
- Deskripsi Fisik
- 231 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.7 ADE a
(Tesis) Analisis Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dengan…
ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Studi di kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang) ABSTRAK Oleh : MULYADI NPM : 14.12.27.117 Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang sebagai sal…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,83 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mul a
Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain. Dan di masa depan yang dekat; kuatitas dan kompleksitas perkara, terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi. Metode penyelesaian sangketa lewat arbitrase telah menjadi suatu wacana alternatif yang dapat menyelesaikan sebagian kecil dari begitu banyak benang kusut ya…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-414-823-7
- Deskripsi Fisik
- 260 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.5 MUN a
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas K…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No. : 793/Pid.SUS/2015/PN.TJK) Oleh Suryadi 14.12.27.163 Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polda Lampung disebabkan tidak sebandingnya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan sarana prasarana penunjang kelancaran lalu lint…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix,116 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Sur a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah