Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No.3, Juli 2016 berisi: * Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati (Telaah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/Puu-Vi/2008) - Muhammad Kadafi, pp. 164-172 * Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah Yang Belum Bersertipikat - Siti Malikhatun Badriyah, pp. 173-180 * Urgensi Diterapkann…
Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016 berisi: - Politik Hukum Perlindungan Hakim - Akbar Faisal, pp. 1-14 - Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Mujar Ibnu Syarif, pp. 15-32 - Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor - Bagus Widipradnyana Arjaya, pp. 33-50 - Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pem…
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNPAD yang berisi: - Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang - Romli Atmasasmita pp. 1-23 - Konflik versus Kooperasi - Garry Gumelar Pratama, pp. 24-42 - Karektistik Lembaga Ombudsman di Indonesia dibandingkan dengan Lembaga Ombudsman Swedia, Inggris - Gala…
Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 10 no.3, September 2010 berisi tulisan berjudul : * Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah -…
Gloria Juris memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual dan resensi bidang ilmu hukum. Media Komunikasi ilmiah ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Volume 9 no.3, September - Desember 2009 berisi tulisan berjudul : ■ Whipping And Stoning To Death Are Legal Under Aceh Local law: A Violation Of Indonesia's Obligation Under Internat…
Bahwa hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk di perbaharui dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan …
demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya
Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…
Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.