Secara ilmiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusai tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan yang pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Seba…
Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4301 Hukum Telematika ini bertujuan membekali mahasiswa dalam memahami secara mendalam perkembangan hukum yang terkait dengan telematika secara terperinci. Mahasiswa akan belajar dan berdiskusi tentang ruang lingkup hukum telematika secara komprehensif, memahami jurisdiksi dan pilihan hukum siber, mempelajari dan menganalisis kasus-kasus cyber crime, perkembangan e-c…
Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4202 Hukum Perdata ini, membahas pembidangan hukum perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan absolut termasuk di dalamnya hukum benda dan hukum waris, serta hukum perikatan. Setelah mempelajari matakuliah m1 diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan isi pokok-pokok hukum perdata.
Penulisan skripsi di perguruan tinggi, sebagai salah satu syarat kelulusan mahsiswa untuk menjadi sarjana, bertujuan agar mahasiswa memiliki bekal pengalaman belajar dan mengkaji secara ilmiah, serta terbiasa menuangkan ideatau gagasan dalam bentuk tulisan yang disusun secara terperinci dan sistematis. Untuk itulah para mahasiswa program s1, sangat berkepentingan untuk memahami konep-konsep …
Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi yaitu Hukum Berita Acara Peradilan Konstitusi Di Indonesia. De…
- Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Penjelasan Atas Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah. - Penjelasan Atas Peraturan Pe…
Buku ini memuat undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfa…
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. …
- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapudan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against…