ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.11/Pid/2015/PT.Tjk) Oleh HERI ALFIAN 14.12.27.073 Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang …
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk.) Oleh IRENE FRANSISCA Pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama seharusnya dipidana sebagaimana diatur pasal 170 ayat (1) KUHP, tetapi dalam Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim justru menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa Permasalahan penelitian:…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KAYU OLAHAN DI TINGKAT BANDING (Studi Putusan Banding Nomor : 85/Pid.B/2015/PT.Tjk.) Oleh : UMIYATUN 14.12.27.171 Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan h…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2015/PT.TJK) TRI LISYANI Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiapa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. An…
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI BAGI TERPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi RUTAN dan LAPAS Kelas I Bandar Lampung) Oleh : NOPIYANI 14.12.27.126 Keberadaan LAPAS dan RUTAN sebagai ujung tombak pelaksanaan pemidanaan sangat penting dan menentukan, karena terlaksana tidaknya suatu putusan pidana penjara bergantung dari berfungsi tidaknya Lembaga Pemasyarakatan, Khus…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh : RONA APRI MELI Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering terindikasi terjadi kecurangan seperti dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nom…
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl) Oleh JONI TRI MARDIANTO Hakim sebagai penegak hukum seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal tidak membuat disparitas dengan memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pid…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
IMPLEMENTASI KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN ABSTRAK Oleh SUHERMAN 14.12.27.132 Pada era sekarang ini peredaran narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status narapidana di Lembaga…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 2319K/Pid.Sus/2013) Oleh MUHAMMAD REYNALDY F. Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana maksimal dan menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta tidak menimbulkan adanya diparitas pidana yang melakukan tindak pi…