Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…
Salah satu "kunci" keberhasilan pengelolaaan linkungan adalah dilaksanakan dan di tegakkan prisip dasar, asas, tujuan dan norma hukum lingkungan secara baik. Berbagai kasus lingkungan terjadi pada tingkat global maupun nasional, membuktikan lemahnya pemahaman terhadap substansi hukum lingkungan secara komprehensif. Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkung…
salah satu "kunci" keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah dilaksanakan dan ditegakkannya prinsip dasae, asas, tujuan, dan norma hukum lingkungan secara baik. berbagai kasus lingkungan yang terjadi, baik pada tingkat global maupun nasional, membuktikan lemahnya pemahaman terhadap substansi hukum lingkungan secara komprehensif. Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-ko…
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negaradan pendapatan asli daerah, menampung tenaga ker…
Sistem pengelolaan mineral dan batubara saat ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamnetal, yang semula menggunakan sistem kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan sistem kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), namun kini telah berubah sistem pengelolaannya menajdi dalam bentuk izin. Izin pengelolaan mineral dan batubara yang di kenal saat ini…
Hukum di Indonesia membolehkan para pihak untuk menggugat ke pengadilan secara langsung tanpa diwakili pengacara. Buku “prosedur gugatan perdata” ini bermaksud menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat agar lebih familier dengan prosedur hukum acara keperdataan serta memberikan gambaran tentang mudahnya mengajukan gugatan ke pengadilan yang dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ri…
Hukum pidana internasional (international criminal law) merupakan salah satu cabang ilmu hokum yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan atau menyelesaikan serta memberi gambaran terhadap berbagai isu maupun tindak pidana yang pernah terjadi dalam ruang lingkup internasional.dengan adanya buku ini bermagsud agar mampu memenuhi kebutuhan bagi dunia pendidikan hokum maupun dalam bidang penang…
buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…
birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian,terlebih lagi dalam dunia usaha di indonesia.masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama,banyaknya insansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. melal…