Buku di hadapan sidang pembaca ini ditulis oleh seorang Guru Besar Ilmu Administrasi yang telah mengalami berbagai zaman serta rezim pemerintahan Indonesia. Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi mendeskripsikan, memberikan kritik, serta menyampaikan gagasan-gaasan beliau berkenaan dengan hukum administrasi di Indonesia dalam buku ini. Selain menjelaskan konsep serta teori, Prof Sjamsiar j…
Convey Indonesia merupakan program yang bertujuan untuk membangun perdamaian di Indonesia melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Program Convey Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda. Program Convey digagas oleh lembaga riset terapan Pusat Pengkajian Islam da…
Luasnya dimensi ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala berpemerintahan. Upaya pembuktian dan penggalian untuk menadirianilmu pemerintah melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin ataupun interdisiplin ilmu terus dilakukan. Salah satu pendekatan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmu adlah pendekatan historis. Dilihat dari pendekat…
Sejak cetakan ketiga (tahun 2000) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintah dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahu 2008 ini dimasukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya: amandemen UUD 1945, mahkamah kosntitusi, komisi yudisial, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegar…
Buku ini menyajikan berbagai aspek dasar Kajian Strategi sebagai salah satu cabang displin Ilmu Hubungan Internasional. Tujuan utama buku ini adalah memberikan pemahaman dasar kepada para mahasiswa hubungan internasional dan pemerhati masalah-masalah strategi dan hubungan internasional tentang pentingnya kajian strategi baik secara teoretik dan praksis. Buku ini juga akan bermanfaat bagi kalang…
PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013 berisi: * Analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri (Studi pada Kota Bandar Lampung) - Lintje Anna Marpaung, pp 1-12 * Upaya hukum kepolisisan daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM - Bambang Hartono, pp. 13-24 * Pencatatan pernikah…
Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka cakrawala barudalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralistis.