Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mine…
Undang-undang tentang Pertambangan mineral dan batubara
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-18981-4-0
- Deskripsi Fisik
- 182 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598.2009004 UND
SPT Elektronik, PPh Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal
Berisi peraturan-peraturan tentang perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Diantaranya peraturan No 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberutahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP). Selai itu memuat juga pertauran tentang PPh.
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-756-499-5
- Deskripsi Fisik
- viii, 368 hlm. : ill ; 21 cm.
- Judul Seri
- Seri Perpajakan Indonesia - 9
- No. Panggil
- 336.24 CAS s
Hukum Media Massa
buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-6417-92-3
- Deskripsi Fisik
- 90 hlm : ill. ; 24 cm.
- Judul Seri
- Buku Seri tentang Hukum Media
- No. Panggil
- SR 343.09 AHM h
Buku Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang-undang ketenagakerjaan Pasal 1 (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah pra…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978_602_60923-3-5
- Deskripsi Fisik
- v, 259 blm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598.2003013 UND
Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Edisi 2)
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
- Edisi
- Edisi 2 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-756-618-0
- Deskripsi Fisik
- viii, 108 hlm. : ill ; 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.24 CAS m
Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-756-323-3
- Deskripsi Fisik
- viii, 110 hlm. : ill ; 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.24 CAS m
Delik-delik Khusus Kejahatan jabatan & Kejahatan jabatan Tertentu Sebagai Tin…
Buku ini membahas: kejahatan jabatan, kejahatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi, ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seri delik-delik khusus karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan ja…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-302-9
- Deskripsi Fisik
- 446 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 LAM d
Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia
Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-216-960-9
- Deskripsi Fisik
- xxii, 799 hlm ; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 PAN p
Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2015 tentang komisi pemberant…
Tindak pidan akorupsi telah enimbulkan kerusakan dalam berabgai sendi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya guna menumbuhkan kesadaran dan sikpa tindak masyarakat yang anti…
- Edisi
- Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 978-602-944-099-7
- Deskripsi Fisik
- iv, 275 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598.2015010 UND
Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR )
PP R I no 43 Thn 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Uu RI no 10 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang.
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-7184-05-8
- Deskripsi Fisik
- iv, 358 hlm ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598.2018043 UND
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah