Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-undang Nomor …
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,105 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Met a
(E-SKRIPSI) ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANGGOTA DPRD …
Perdagangan obat terlarang terutama Narkotika melemahkan pemerintahan, institusi dan masyarakat. Penggunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa tetapi sudah masuk ke dalam kalangan pemerintah terutama pejabat suatu instansi pemerintahan. Berbagai kalangan berpendapat penyalahgunaan narkotika sudah menjadi pandemi yakni wabah yang sulit sekali di berantas. Sebagian lagi be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 MUH a
(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA…
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan memang masih rendah. Terbukti dengan tren ijazah palsu. Masyarakat cenderung memilih cara yang mudah, walaupun salah, tidak memikirkan bahwa proses pendidikan itu sangat penting. Keinginan untuk memperoleh gelar yang diinginkan tidak diiringi oleh sikap yang benar untuk meraihnya Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 MUH a
(E-SKRIPSI) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA) NOMOR : 3 TAHUN …
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang di atur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Artinya Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan Pasal 2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 MOH i
(E-SKRIPSI) KAJIAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PENYELIDIKAN KEJAH…
Pembukaan Undang Undang 1945 adalah landasan dasar negara indonesia didalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya indonesia sebagai sebuah negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah negara, indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 MOH k
(E-SKRIPSI) PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN KODE ETIK BAGI ADVOKAT YANG MENYALAH…
Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat diiklankan maka tentunya klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang advokat bakal menceritakan kepada orangorang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan setelah menggunakan jasa sebagai seorang advokat. Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perbuatanperbuatan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 70 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 MAY p
(Tesis) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Uang Pengganti Sebagai …
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,97 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Riz a
(E-SKRIPSI) ANALISIS PUTUSAN MENGENAI KETENAGAKERJAAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNG…
Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun pekerja/buruh. Dari pengusaha dilakukan karena pekerja/buruh melakukan berbagai tindakan atau pelanggaran. Permasalahan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 97 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 REZ a
(E-SKRIPSI) IMPLEMENTASI SISTEM E-TILANG SEBAGAI REFORMASI PENEGAKAN HUKUM T…
Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dikalangan masyarakat, namun sering kali dalam penyelesaiannya yang dilakukan aparat penegak hukum (polisi) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi sistem e-tilang sebagai reformasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 ASR i
(E-SKRIPSI) ANALISIS EKSPORT PERIKANAN ILLEGAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ILLEGAL …
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dasar negara Indonesia di dalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 IMA a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah