Pengubahan harga dan paket secara sepihak itu jelas sangat merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dilarang mencantumkan klausula baku apabila, Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan den…
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…
Pada kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha lazimnya dikenal dengan istilah PHK atau pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, meninggalnya pekerja atau sebab lainnya. Permasalahan dalam penelitian ada…
ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO TANPA AGUAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN ( Studi Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) Oleh : Hengki Irawan Pemberian pinjaman kepada masyarakat oleh PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berlangsung sampai saat ini masih dilakukan berdasarkan prinsip saling percaya antara kreditur kepa…
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor 724/Pid.SUS/2015/PN.Tjk) Oleh FIRANDA ADY SAPUTRA 14.12.26.023 Perkawinan merupakan upaya untuk menciptakan yang dua menjadi satu. Tetapi proses penyatuan tidak akan pernah terlepas dari struktur yang melingkupi perkawinan tersebut. Dalam kelanjutan persoalan berikutnya, struktur itulah yang memberik…
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.C/2015/PN.Sdn) ABSTRAK Oleh : SUJOKO NPM. 14.12.26.079 Keceramatan dan kematangan dari lembaga pengadilan dalam memeriksa tindak pidana harus melaksanakan ketentuan peraturan perundnag-undangan maupun yuriprudensi yang mengaturnya, seperti Peraturan Mahkamah Agun…
ANALISIS FUNGSI HIPNOSIS FORENSIK (FORENSIC HIPNOSYS INTERVIEW) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2014/PN Metro) ABSTRAK Oleh ROSALI NPM. 14. 12. 26 046 Hipnosis forensik berkaitan dengan penerapan hipnotisme dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengumpulkan informasi dari saksi mata dan korban untuk membantu mengungkap kasus kriminal. Hipnosis fore…
PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) ABSTRAK Oleh : Entis Sutisna Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penila…
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI (Studi Pada Pengadilam Negeri Klas IB Metro) Oleh: HADI EDIYARSYAH 14.12.26.024 Perkembangan yang diakibatkan oleh tindak adanya pembedaan antara pemakai, penyalah guna narkotika, pecandu dan pelaku peredaran narkotika serta ke…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla) ABSTRAK Oleh SURYANI 14.12.26.070 Peredaran Narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar Narkotika selalu menemukan celah untuk menjalankan peredaran Narkotika. Salah satu kasus yang terjadi adalah tinda…