Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan hanya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
PENGANTAR HUKUM KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA (Perspektif Hukum Laut Internasional) Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataa…
Etnografi hukum merupakan sebuah metode penelitian hukum untuk melihat gerak dinamis sebuah komunitas berinteraksi dengan hukum. Metode ini berguna untuk menelaah pemahaman, juga perilaku berhukum sebuah kelompok masyarakat tertentu yang lebih bersifat mikro. Hukum tidaklah merupakan sistem tertutup yang menolak proses-proses interaksi dengan segala hal di luar dirinya. Buku ini selain menjelas…
" Sistem berncgara bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Dapat dilihat barangkali, scorang arsitek ketika membuat sebuah bangunan, karena negara pada hakekatnya adalah juga sebuah bangunan, Oleh karena itu apa yang akan dilakukan pada waktu seorang arsitek merencanakan sebuah bangunan, apa yang akan dilakukan dengan fondasi, apa yang kemudian akan dibangun di atas fondasi itu. Barangkali itu…
Sejak pemilu 2004, 2009, hinga 2014, MK tidak pernah sepi dari sengketa hasil pemilu. Trennya bahkan terus meningkat, dari sekitar 270 perkara pada pemilu 2004, membnegkak menjadi lebih dari 900 perkara pada pemilu 2014. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mereka yang akan bersengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilu. Buku dimaksud pula sebgai materi ajar di fakultas-fakultas yang…