Ditapis dengan
Prosedur Gugatan Perdata
Hukum di Indonesia membolehkan para pihak untuk menggugat ke pengadilan secara langsung tanpa diwakili pengacara. Buku “prosedur gugatan perdata” ini bermaksud menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat agar lebih familier dengan prosedur hukum acara keperdataan serta memberikan gambaran tentang mudahnya mengajukan gugatan ke pengadilan yang dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ri…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-341-021-0
- Deskripsi Fisik
- 100 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.07 BAD p
Hukum Pidana Internasional
Hukum pidana internasional (international criminal law) merupakan salah satu cabang ilmu hokum yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan atau menyelesaikan serta memberi gambaran terhadap berbagai isu maupun tindak pidana yang pernah terjadi dalam ruang lingkup internasional.dengan adanya buku ini bermagsud agar mampu memenuhi kebutuhan bagi dunia pendidikan hokum maupun dalam bidang penang…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-584-9
- Deskripsi Fisik
- 201 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345 ANI h
Hukum Acara Perdata Indonesia
buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…
- Edisi
- Cet. 9
- ISBN/ISSN
- 978-979-414-529-6
- Deskripsi Fisik
- 283 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598
Hukum Administrasi Negara : dan Kebijakan Pelayanan Publik (cet.1)
birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian,terlebih lagi dalam dunia usaha di indonesia.masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama,banyaknya insansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. melal…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-6395-94-6
- Deskripsi Fisik
- 320 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.23 JUN h
Hukum pemerintahan daerah
Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-056-0
- Deskripsi Fisik
- xii, 186 hlm., 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 YUS h
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Burgerlijk Wetboek. dengan tambahan - Undang-Undang Pokok Agraria. - Undang-Undang Perkawinan.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-408-082-5
- Deskripsi Fisik
- 577 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 SUB k
Hukum Perdata Indonesia
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata emngatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang di jadikan atas kejadian atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup be…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 5
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-052-8
- Deskripsi Fisik
- ix, 399 hlm ; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 ABD h
Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia
Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-su…
- Edisi
- Cet.1, Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-000-4
- Deskripsi Fisik
- 339 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174 SUP e
Hukum Waris - Ed. 6
Karena masa;ah pewarisan menyangkut persoalan peralihan harta kekayaan, masalah pewarisan dan ketentuan-ketentuannya penting untuk dimengerti oleh masyarakat. Untuk ketentuan-ketentuan pewarisan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengacu kepada hukum islam. namun, sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum perdata telah dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Dalam praktikn…
- Edisi
- Ed. 6 Cet.11 s.d 16
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-512-5
- Deskripsi Fisik
- VIII , 232 hlm : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.05 EFF h
(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Bidang hukum perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang – undang adalah bidang hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang hukum Waris masih di kenal penggolongan penduduk dan berlakunyatiga sistem pewarisan yaitu, menurut kitab undang – undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-071-321-5
- Deskripsi Fisik
- vii, 136 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.05 DJA h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah