Ditapis dengan
Hukum pemerintahan daerah
Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-056-0
- Deskripsi Fisik
- xii, 186 hlm., 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 YUS h
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Burgerlijk Wetboek. dengan tambahan - Undang-Undang Pokok Agraria. - Undang-Undang Perkawinan.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-408-082-5
- Deskripsi Fisik
- 577 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 SUB k
Hukum Perdata Indonesia
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata emngatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang di jadikan atas kejadian atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup be…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 5
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-052-8
- Deskripsi Fisik
- ix, 399 hlm ; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 ABD h
Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia
Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-su…
- Edisi
- Cet.1, Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-000-4
- Deskripsi Fisik
- 339 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174 SUP e
Hukum Waris - Ed. 6
Karena masa;ah pewarisan menyangkut persoalan peralihan harta kekayaan, masalah pewarisan dan ketentuan-ketentuannya penting untuk dimengerti oleh masyarakat. Untuk ketentuan-ketentuan pewarisan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengacu kepada hukum islam. namun, sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum perdata telah dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Dalam praktikn…
- Edisi
- Ed. 6 Cet.11 s.d 16
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-512-5
- Deskripsi Fisik
- VIII , 232 hlm : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.05 EFF h
(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Bidang hukum perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang – undang adalah bidang hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang hukum Waris masih di kenal penggolongan penduduk dan berlakunyatiga sistem pewarisan yaitu, menurut kitab undang – undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-071-321-5
- Deskripsi Fisik
- vii, 136 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.05 DJA h
(FH) Aspek Hukum Pendaftaran Merek
Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-146-8
- Deskripsi Fisik
- xx, 260 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 340 AGU a
Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia
Berbagai bentuk pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum sangat memungkinkan dalam praktik dunia cyber. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama dalam cyber law merupakan titik yang sangat menjadi perhatian masyarakat internasional yang diimplementasikan dalam aspek regulasinya. Di Indonesia antisipasinya melalui berbagai peraturan perundangan seperti dalam bidang paten dan mer…
- Edisi
- Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 979-3304-19-7
- Deskripsi Fisik
- 248 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.099.4 AHM c
Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak
Hukum konrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu contohnya adalah adanya asas itikad baik, dengan…
- Edisi
- Ed. 1 Cet. 6, cet. 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-105-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 168 hlm., 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.02 AHM h
Hukum Hak Tanggungan
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-303-6
- Deskripsi Fisik
- 279 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 ADR h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah