Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi…
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk.) Oleh IRENE FRANSISCA Pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama seharusnya dipidana sebagaimana diatur pasal 170 ayat (1) KUHP, tetapi dalam Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim justru menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa Permasalahan penelitian:…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,103 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ire a
(Tesis) Analisis PertanggungJawaban Pelaku TIndak Penggelapan Kayu Olahan di…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KAYU OLAHAN DI TINGKAT BANDING (Studi Putusan Banding Nomor : 85/Pid.B/2015/PT.Tjk.) Oleh : UMIYATUN 14.12.27.171 Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan h…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,124 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Umi a
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Secara Terang-T…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2015/PT.TJK) TRI LISYANI Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiapa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. An…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Tri a
(Tesis) Analisis Pelaksanaan Mutasi Bagi Terpidana Dari Rumah Tahanan Negara …
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI BAGI TERPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi RUTAN dan LAPAS Kelas I Bandar Lampung) Oleh : NOPIYANI 14.12.27.126 Keberadaan LAPAS dan RUTAN sebagai ujung tombak pelaksanaan pemidanaan sangat penting dan menentukan, karena terlaksana tidaknya suatu putusan pidana penjara bergantung dari berfungsi tidaknya Lembaga Pemasyarakatan, Khus…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,109 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Nop a
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu Calon Preside…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh : RONA APRI MELI Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering terindikasi terjadi kecurangan seperti dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nom…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ron a
(Tesis) DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIK…
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl) Oleh JONI TRI MARDIANTO Hakim sebagai penegak hukum seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal tidak membuat disparitas dengan memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pid…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,113 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Jon d
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Setor…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- Hukum Pidana
- No. Panggil
- REF 340 Yud a
(Tesis) Implemntasi Koordinasi Antara Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah La…
IMPLEMENTASI KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN ABSTRAK Oleh SUHERMAN 14.12.27.132 Pada era sekarang ini peredaran narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status narapidana di Lembaga…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,117 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Suh i
(Tesis) Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Ken…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 2319K/Pid.Sus/2013) Oleh MUHAMMAD REYNALDY F. Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana maksimal dan menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta tidak menimbulkan adanya diparitas pidana yang melakukan tindak pi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,115 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh d
(Tesis) Analisis Pengawasan Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyara…
ANALISIS PENGAWASAN DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 56/PID.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh EDI YULIANTO 14.12.28.119 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan simpan pinjam pe…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Edi a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah