1. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 3. Peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor 5. Peraturan presiden RI nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional 6. Peraturan…
Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…
Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di NKRI telah menyebabkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secra luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap…
Salah satu cabang hukum terpenting di dunia mana pun adalah cabang hukum Perdata. Karena itu, pembahasan konsep hukum perdata yang komperensif seperti yang terdapat dalam buku ini sangatlah penting, sehingga para pembaca diharapkan dapat menemukan pengertian secara konseptual dan secara menyeluruh. Buku Konsep Hukum Perdata ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui secara tuntas deng…
UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi. Desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan anggung jawab kepolisian negara republik indoensia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tu…
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…