Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
buku ini mengalami penyempurnaan yang berkenan dengan perbaikan sistematika, bahasa, kesalahan tulisan, perubahan perundang-undangan, serta penambahan bahan baru karna adanya perkembangan didalam dunia Usaha. Maka dengan begitu, Hukum Perusahaan Indonesia menjadi lebih up to date. Selama ini, Perseroan Terbatas telah diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menggantik-an peraturan yang ber…
Nobile officium (profesi mulia) demikian julukan yang di berikan kepada profesi hukum. Julukan tersebut membawa konsekuensi yang mendalam bagi tanggung jawab profesi ini dari segi etika dan hukum. Jika diteropong terhadap teori dan praktek hukum dari kacamata etika profesi hukum, banyak persoalan yang belum begitu tuntas terpecahkan, di samping banyak juga yang masih kontroversial. Khususnya ba…
Secara garis besar buku ini membahas tentang kearifan lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan hukum otonomi daerah. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapa…
Buku ini membahas tentang fungsi lembaga penjamin simapanan dalam system perbankan di Indonesia, pertanggungjawaban lembaga penjamin simpanan terhadap dana nasabah bank Indonesia, penyelesaian bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai lembaga independen, penyelesaian bank bermasalah dan akibat hukumnya dikaitkan dengan fungsi bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbanka…
Secara garis besar, buku Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi membahas tentang hukum tindah pidana khusus yang diluar KUHP seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini membahas batasan pengertian / definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan modus operandi tindak pidana kejahatan ekonomi…
Penambahan penduduk, peningkatan ekonomi, perkembangan teknologi menyebabkan bertambahnya kendaraan, hal ini tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana. Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,4% penduduk Provinsi Lampung berada di kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, …