(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ke…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEAN (Studi Perkara Nomor : 71/Pid.B/2010/PN.TK) Oleh: YUSUF SUJATMIKO 14.12.28.107 Perkembangan kehidupan masyarakat yang dirangsang oleh dinamika pembangunan bangsa dalam berbagai aspeknya, telah menyebabkan kecenderungan meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya adalah tindak pid…

(Tesis) Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemer…

IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TERHADAP KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Tira Paraniba Sangjaya 14 228092 Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa…

(Tesis) Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Hakim D…

AMALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN.Sdn) ABSTRAK OLEH Achmad Syaripudin NPM. 14.12.28.002 Perbedaan pertimbangan hukum antara jaksa penuntut umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan adalah keyakinan Jaksa Penuntut Umum unt…

(Tesis) Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengawa…

KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2016 (Studi pada Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang) Abstrak Oleh Arip Kusuma Putra 12.14.28.018 Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka mulai tahun 2015…

(Tesis) Analisis Pertimbangan Hak Remisi Narapidana Sebagai Justice Collabora…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAK REMISI NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (BERSEDIA BEKERJASAMA) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Rutan Klas II B Menggala) Oleh : Romzi B. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika maupun psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan secara administratif, juga harus memenuhi pers…

(Tesis) Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencur…

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PT.TK) Oleh JEFFRI YUDHA SAPUTRA Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia…

(FH) Hukum dagang di indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6673-95-4

Deskripsi Fisik

265 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.07 FAU h

(FH) Bunga rampai hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-52160-0-8

Deskripsi Fisik

ii, 224 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 KIF b

(FH) Hukum kepegawaian

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6215-48-2

Deskripsi Fisik

iv,174 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352.63 RID h

(FH) Himpunan putusan - putusan pengadilan tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii,389 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.03 TIM h