Buku Hukum Perdata ini membahas tentang proses terbentuknya Hukum Perdata dari negara Eropa Kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan BW tetap berlaku di Indonesia.
Sejak era eformasi, terjadi transisi gerakan politik kalangan pemerhati gender di Indonesia untuk menuju demokrasi. Kondisi reformasi itu, telah membuka berbagai ruang bagi perempuan untukmemainkan peran yang lebih besardalam ranah publik. Negara ini sedang mengalami proses transformasi melalui upaya-upaya memulai reformasi di bidang konstitusi, politik dan institusional, keuangan, administrasi…
Kredit merupakan hal yang tidak asing lagi sebagai salah satu bentuk pembiayaan bank dalam beragam fasilitas untuk kebutuhan modal kerja,investasi ataupun yang bersifat konsumtif.penggunaan fasilitas kredit bank hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur. Pemberian kredit bank senantiasa terkait dengan upaya bank sebagai lambing intermediasi untuk memberik…
Buku ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumnya. Selain itu juga menjelaskan metode perpaduan antara teori hukum normatif (tertuli…
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata emngatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang di jadikan atas kejadian atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup be…
Sebenarnya di Negara ini terdapat banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate crime), dan sesungguhnya dari banyak kasus itu amat berpotensi sebagai suatu perkara pertanggungjawaban pidana korporasi untuk disidangkan dan diputus oleh pengadilan, namun sayang kasus-kasus potensial tersebut dari semenjak awal pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan secara…
Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
buku ini mengalami penyempurnaan yang berkenan dengan perbaikan sistematika, bahasa, kesalahan tulisan, perubahan perundang-undangan, serta penambahan bahan baru karna adanya perkembangan didalam dunia Usaha. Maka dengan begitu, Hukum Perusahaan Indonesia menjadi lebih up to date. Selama ini, Perseroan Terbatas telah diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menggantik-an peraturan yang ber…