dalam buku ini diuraikan sebab-sebab tejadinya tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan otonomi daerah.
Penelitian Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan adalah penelitian yang termasuk dalam ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, permasalahan judicial corruption dalam penelitian ini dipandang sebagai permasalahan kelembagaan, termasuk formulasikonsep penyelesaian atas permasalahan ini dibangun berdasarkan sudut pandang kelemb…
Buku ini berusaha menjawab dua masalah utama penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Pertama, mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak merefleksikan kultur hukum pencegahan tindak pidana suap? Kedua, bagaimana konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi ilmu hukum dan moral. Latar belakang pe…
Al-'adalah, jurnal hukum islam, volume. X! no.1 juni 2012 berisi: Pengaruh perkembangan Cybercrime terhadap penegakan hukum pidana-Moh. Mukri, pp.1 Hukum islam dalam pembangunan hukum nasional di indonesia: tinjauan ketatanegaraan-faisal, pp.7 Peranan siyasah syariyyah dalam memahami Nas-Nas -AgamaIrwantoni,pp.13 Kejahatan seksual dalam perspektif hukum islam –A.Khumedi Ja’far,pp.27 Qa…
Buku ini membahas mengenai perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Pembahasannya meliputi beberapa bab. Pada bab pertama dibahas mengenai hukum pidana dan kebijakan pidana. Fokus utama pembahasan di bab ini adalah memperkenalkan hukum pidana dan arah kebijakan pidana Indonesia. Pada bab kedua dibahas mengenai tambahan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan dan …
Bentuk tindak pidana penyelundupan di lndonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 13D undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang d…
DESKRIPSI ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG DINYATAKAN BERSALAH MELANGGAR KODE ETIK (studi di kepolisian daerah provinsi lampung) Oleh Samsuri 12.12.22.054 Berdasarkan fakta hukum dan fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat,terkait dengan anggota kepolisian yang d…
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (studi perkara nomor : 222/pid.B/2011/PN.KB) ABSTRAK Oleh Anton Tri Wibowo NPM 12.812.1192 Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak j…