ANALISIS PERTIMBANCAN BANDING PEMIDANAAN YANG LEBIH BERAT DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PT.TK) Oleh: MEIDIANSYAH Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian, mengingat usianya yang masih di bawah umur, hukum positif yang…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Oleh: DEDI IRAWAN Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang mengelaborasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait…
ANALIS1S TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di kepolisian Sektor Kota Sukarame) Oleh MUHAMMAD R1ZA T, SH 14.12.28.05H Berhasil atau tidaknya stabilitas Kamtibnas sangat bergantung dengan kebijakan pola koordinasi kepolisian dengan semua pihak yang terkait. Oleh karenanya,maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanaka…
ABSTRAK PROSES PEMECAIIAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Perkara Nomor 417/Pid.11/201/1)N,ijk Tahun 2015 ) Oleh: SOFIAN 14.12.28.088 Splitsing atau pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya splitsing ini disebabkan faktor dimana terhadap sua…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas tI A Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : FARIZAL ANTONY 15.12.29.018 Pada era sekarang ini peredaran Narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). di…
ANALISIS PERTIMBANCAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS PEMIDAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.MGL) Oleh : Arya Dharma Syahrie Disparitas pidana rnerupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, seperti dalam penjatuhan pidana ba…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 268/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh: Mukhlis Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan keru…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SERTIFIKASI GURU DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi putusan Nomor: 13/Pid.TPK/2014/PN.TK) oleh FRENGKY TANADA Sertifikasi guru merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan proresionalitas guru, tetapi pada kenyataannya, terdapat tindak pidana…