Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…
Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …
Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam sistem administrasi negara tersebut, bacalah buku ini. Buku ini mengupas sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hing…
New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tentang k…
Merujuk pada pasal 1 angka 2 UURI no. 9 tahun 2015 jo. UU RI no. 23 tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerh dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar negara re…
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusu…
Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…
AutoCAD (Automatic Computer Aided Design) release 2014, sesuai namanya, adalah program yang diciptakan untuk membantu memudahkan dan efisiensi waktu dalam membuat sebuah gambar rancangan baik dua dimensi maupun sebuah model tiga dimensi yang membutuhkan ketepatan dan penelitian yang tinggi. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa menjadikan software ini banyak dipakai diberbagai …
AutoCAD (Automatic Computer Aided Design) release 2014, sesuai namanya, adalah program yang diciptakan untuk membantu memudahkan dan efisiensi waktu dalam membuat sebuah gambar rancangan baik dua dimensi maupun sebuah model tiga dimensi yang membutuhkan ketepatan dan penelitian yang tinggi. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa menjadikan software ini banyak dipakai diberbagai …
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Berdasarkan perkembangannya, pengertian hukum internasional meluas, yaitu sebagai hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, dan hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus. Hukum internasional memiliki dua kelompok besar, yaitu hukum …