Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia : Arsitektur Histori, Peran dan Fu…

Proses amandemen UUD 1945 sangat rumit dan kompleks memakan waktu ± 4 tahun karena banyak kepentingan yang membonceng pada saat perdebatan di panitia Ad Hoc hingga pada akhirnya pada tahun 2001 terjadi kesepakatan untuk membentuk lembaga negara baru yaitu DPD RI sebagai langkah untuk meningkatkan peran utusan daerah yang ada dalam komposisi MPR RI. Setelah terbentuknya DPD RI diharapkan mampu…

Manajemen pemerintahan daerah otonom baru : praktik baik pemerintahan di Kabu…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-386-325-9

Deskripsi Fisik

xxiii, 188 hlm.il.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.3 BAM m

Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Faktor-fakt…

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lew…

Politik Hukum Tata Negara Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia

Buku ini merupakan tinjauan teoritis terhadap pemekaran daerah yang sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi daerah dalam menggali potensi asal daerah, dan bagaimana prakteknya dari sisi politik dan administrasi daerah. Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Trend pemekaran daerah sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pemekaran daerah pada awalnya selalu merupakan keputusa…

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Cetakan 4 & 5)

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal

Secara garis besar buku ini membahas tentang kearifan lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan hukum otonomi daerah. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapa…

Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan Daerah

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-7561-37-3

Deskripsi Fisik

vii, 359 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 348.01 IGU t

E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Jumat 11 September 2020

Edisi

No. 15293/TAHUN XLVI

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k

E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Kamis 10 September 2020

Edisi

No. 15292/TAHUN XLVI

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k

E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Senin 7 September 2020

Edisi

No. 15289/TAHUN XLVI

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k