Ditapis dengan
(E-SKRIPSI) OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DALAM RANGKA MENEKAN…
Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Untuk memberantas praktik kejahatan perdagangan orang tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen bersama. baik pemerintah, aparat penegak hukum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 DWI o
(E-SKRIPSI) UPAYA KEPOLISIAN DAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM ME…
enyebab utama pungli ialah karna lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin dari aparatnya, lemahnya sistem, lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi terhadap pelayanan publik. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pungutan liar dan upaya menan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 101 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 CIK u
(E-SKRIPSI) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Penelitian ini bertujuanuntukmenganalisis sesuatu perbuatandapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris. Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 Ayat 1 menentukan bahwa “Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, meminjamkan dana, baik langsung maupun tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 AHM t
(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PE…
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana Penggelapan yang merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 184/PID.B/2018/PN.TJ…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 ZAN a
(E-SKRIPSI) PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KESATUAN PELABUHAN (KSKP) BAKAUHENI DALA…
Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni merupakan Satuan yang bertugas untuk membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di daerah pelabuhan yang kedudukannya secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan Polri. Salah satu tugas KSKP Pelabuhan Bakauheni ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 109 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YUD p
(E-SKRIPSI) KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIN YANG DINYATAKAN BATAL …
Pembukaan Undang Undang 1945 adalah landasan dasar negara indonesia didalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya indonesia sebagai sebuah negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah negara, indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YOS k
(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERH…
Tindak Pidana Pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain kehilangan sesuatu, pencurian terhadap hewan ternak diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang mana terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak, bagaimana pertanggun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 92 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YOG a
(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA …
Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau penj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 WEM a
(E-SKRIPSI) ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UN…
Perusahaan melakukan suatu program ada saatnya membutuhkan bantuan dari pihak eksternal untuk melaksanakan program tersebut, dan untuk memastikan kelegalan dibutuhkan adanya suatu perjanjian untuk memastikan agar adanya kepastian hukum. Contoh Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung membuat perjanjian dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung pada Progra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 58 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 AGE a
(E-SKRIPSI) HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PENDAMPING SELAKU KO…
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dinyatakan bahwa NKRI menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebgai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah Tuhan untuk hidup maj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 SIS h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah