Buku Ajar Financial Technology Law merupakan buku yang disusun oleh Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H dan Recca Ayu Hapsari., S.H., M.H. Dimana salah satu alasan pembuatan buku ini adalah pesatnya perkembangan sektor teknologi finansial di Indonesia sehingga diperlukan pula kajian maupun aturan hukum yang mengatur mengenai kegiatan Financial Technology (Fintech) maupun sektor bisnis yang berka…
Buku ini menyajikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, instrumen strategis dalam rangka konsolidasi hukum pidana nasional seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. UU ini dirancang untuk memastikan keselarasan norma pidana di berbagai undang-undang sektoral dengan sistem pemidanaan KUHP baru. Melalui pengaturan penyesua…
Pemikiran tentang hukum dari masa ke masa terus berkembang sehingga menyebabkan definisi hokum menjadi sangat luas karena bias ditinjau dari banyak segi.para ahli hokum mengatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu definisi yang bisa mencakup secara menyeluruh dan dapat diterima serta memuaskan semua orang. Buku ini membahas tentang pengertian dan aliran-aliran hokum serta perkembangan pemikir…
dimotivasi oleh langkanya kajian tentang negara dalam perspektif hukum islam di indonesia,dan didasarkan pada penelitian mendalam,penulis menuangkan hasilnya dalam buku ini. menggunakan metode islamic transcendental,penulis bukan hanya berhasil membuktikan eksistensi konsep bernegara dalam islam,tetapi juga sistem bernegara. selain itu,penulis juga menemukan nomokrasi islam merupakan doktrin …
Guna disatukannya dua hal ini dipergunakan untuk kemudahan para peminat di bidang keuangan daerah. Juga keterkaitannya dengan good governance dan clean government, masing-masing punya penekanan tersendiri. Aspek good governance menekankan pada sisi pengelolaan pemerintah sebagai sebuah lembaga atau organisasi, sedangkan clean government menitikberatkan pada sisi manusia atau aparat pemerintah-nya.
buku ini berisi pengetahuan dasar tentang hukum dan ilmu hukum yang dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut dalam bidang studi ini. sesungguhnya penulisan naskah buku ini sudah diselesaikan oleh para penulis pada tahun 1998.namun, karena beberapa masalah teknis,buku ini baru dapat diterbitkan sekarang.itu sebabnya isi tap.mpr no. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 belum atau tida…
Di Indonesia, hukum positif merujuk pada seluruh aturan hukum yang berlaku secara resmi dan sah. Aturan-aturan ini telah dirumuskan dan disahkan oleh lembaga negara yang berwenang, menjadikannya sebagai landasan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Hukum positif ini bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah sistem yang terstruktur dan terorganisasi, yang dirancang untuk mengatur berb…
Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pengmbangunan huum nasional. Penggantian Wetboek van Strafrecht yang selama ini menjadi dasar Kitan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta dinamika hukum nasional dan internasional.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terk…
Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangka…