Buku ini merupakan tinjauan teoritis terhadap pemekaran daerah yang sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi daerah dalam menggali potensi asal daerah, dan bagaimana prakteknya dari sisi politik dan administrasi daerah. Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Trend pemekaran daerah sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pemekaran daerah pada awalnya selalu merupakan keputusa…
Sejak cetakan ketiga (tahun 2000) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintah dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahu 2008 ini dimasukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya: amandemen UUD 1945, mahkamah kosntitusi, komisi yudisial, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegar…
buku ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang mengkritisi berbagai persoalan hukum, mulai dari faham konstitusionalisme, teori perundang-undangan, kebebasan beragama, dan berkeyakinan di Indonesia, fungsi dan peranan hukum administrasi dalam mewujudkan good governance di Indonesia, demokrasi dan anarkisme sistem ketatanegaraan, serta negara hukum pancasila sebagai sintesa dari berbagai kons…
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DIBIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TULANGBAWANG (studi pada dinas kesehatan kabupaten Tulangbawang) Abstrak Oleh Yusup riyadi 12.12.22.072 Interpektorat daerah kabupaten tulang bawang dalam upaya…
ABSTRAK FUNGSI KANTOR KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (studi di kelurahan sukajawa kecamatan tanjungkarang barat Kota Bandar lampung) Oleh : rudi antoni Administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tingkat kelurahan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang memerlukan bukti yang sah…
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH ABSTRAK Oleh NIA NOVELINA Kantor wilayah hukum dan HAM lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan di bidanh hukum dan hak asasi manusia kh…
ABSTRAK ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 10 AYAT (5) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH (studi pemerintahan daerah provinsi lampung) Oleh BUDI UTOMO 12.12.22.011 Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupate…
ANALISIS PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DALAM MENGKOORDINASIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA METRO Abstrak Oleh SRI A…
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ABSTRAK Oleh Ulfa novita fikri 12.812.1376…