Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-318-260-2

Deskripsi Fisik

v, 136 blm ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 NUR p

Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…

Politik Hukum Tata Negara Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia

Buku ini merupakan tinjauan teoritis terhadap pemekaran daerah yang sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi daerah dalam menggali potensi asal daerah, dan bagaimana prakteknya dari sisi politik dan administrasi daerah. Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Trend pemekaran daerah sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pemekaran daerah pada awalnya selalu merupakan keputusa…

Mengenal Tata Hukum Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7509-37-5

Deskripsi Fisik

ix, 179 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 340.598 WAH m

(FISIP) Hukum tata negara republik indonesia

Sejak cetakan ketiga (tahun 2000) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintah dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahu 2008 ini dimasukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya: amandemen UUD 1945, mahkamah kosntitusi, komisi yudisial, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegar…

Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia

buku ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang mengkritisi berbagai persoalan hukum, mulai dari faham konstitusionalisme, teori perundang-undangan, kebebasan beragama, dan berkeyakinan di Indonesia, fungsi dan peranan hukum administrasi dalam mewujudkan good governance di Indonesia, demokrasi dan anarkisme sistem ketatanegaraan, serta negara hukum pancasila sebagai sintesa dari berbagai kons…

(Tesis) Analisis Peranan Inspektorat dalam Pengawasan Pelaksanaan Otomasi Dae…

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DIBIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TULANGBAWANG (studi pada dinas kesehatan kabupaten Tulangbawang) Abstrak Oleh Yusup riyadi 12.12.22.072 Interpektorat daerah kabupaten tulang bawang dalam upaya…

(Tesis) Fungsi Kantor Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Administrasi Kep…

ABSTRAK FUNGSI KANTOR KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (studi di kelurahan sukajawa kecamatan tanjungkarang barat Kota Bandar lampung) Oleh : rudi antoni Administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tingkat kelurahan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang memerlukan bukti yang sah…

(Tesis) Analisis Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung dalam …

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH ABSTRAK Oleh NIA NOVELINA Kantor wilayah hukum dan HAM lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan di bidanh hukum dan hak asasi manusia kh…

(Tesis) Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pada Pasal 10 Ayat (5) ten…

ABSTRAK ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 10 AYAT (5) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH (studi pemerintahan daerah provinsi lampung) Oleh BUDI UTOMO 12.12.22.011 Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupate…