Buku Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis merupakan salah satu wujud kontribusi UGM dalam mewujudkan visi kerakyatan yang tertuang dalam pengembangan sektor UMKM. Sektor UMKM merupakan pilar perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rakyat, antara lain dalam hal pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta wadah sosial ekonom…
• Mikroekonomi: teori pengantar- edisi ketiga ini merupakan penampilan baru buku pengantar teori mikroekonomi-edisi ketiga. Walaupun materi di kedua buku tersebut tidak banyak berbeda, tetapi cara pembahasannya lebih disempurnakan sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami teori-teori yang diterangkan. Di samping itu, setiap bab dilengkapi dengan ringkasan dan konsep pentinga untuk memba…
Buku ini merupakan sumbangan fikiran dari multi disiplin yaitu Ilmu Hukum, Ekonomi dan Komputer, yang merupakan hasil penelitian dosen, dalam bentuk buku monograf yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, diskusi, dan keterlibatan langsung dari pihak-pihak terkait
Reforma Agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya dapat berhasil jika dilakukan bukan hanya akses ke lahan, namun juga ke instrumen penunjang lahan/tanah. Kebijakan keagrariaan harus mengarah dan memihak rakyat dan petani (kaum marginal) bukan memihak kaum kapitalis.
Jurnal ini berisi: 1. PENGARUH PEDAGANG KAKI LIMA DI BADAN JALAN TERHADAP KECEPATAN DAN KAPASITAS JALAN - Hetty Fadriani, Ahmad Iskandar Syah 2. PENGAJUAN PENAWARAN KONSULTAN PERENCANA MENGGUNAKAN LPSE PADA PROYEK PEMBANGUNAN / RENOVASI KANTOR PENGADILAN NEGERI CIREBON - Nurcaweda Riztria Adinda, Faya Nabasa br Lingga 3. ANALISIS KINERJA SIMPANG TAK BERSINYAL DUA TITIK PERTEMUAN RUAS JALAN …
Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Simpulan dalam penelitian ini adalah; pertama, penetapan kebijakan hukum untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi lampung Kedua, peran birokrat di Pemerintah provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergritasparti…