Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan

buku ini adalah merujuk PP No. 10 Tahun 1961 yang digantikan dengan PP No. 24 Tahun 1997, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia …". Bidang-bidang tanah yang diatur pendaftarannya meliputi bidang tanah yang belum pernah didaftar dengan peraturan p…

Hukum Adat

Hukum adat adalah satu satu cabang ilmu hukum yang patut dipelajari. Mempelajari hukum adat memberikan manfaat yang tidak sedikit. Dengan mempelajari hukum adat, kita dapat memahami pedoman dan pengaturan apa yang menjadi landasan suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama mereka. Pada gilirannya, dengan mengetahui hukum adat dapat membantu kita pula untuk menentukan hukum nasional seper…

Perkembangan Pembangunan Hukum Di Indonesia

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi. Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakuka…

Dasar-dasar ilmu tanah

Edisi

Ed. 1 Cet. 7. Cet. 8.

ISBN/ISSN

979-3654-30-9

Deskripsi Fisik

xxvi, 360 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

631.4 KEM d

Mekanika tanah 1 : konsep dasar dan pengukuran laboratorium

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-6813-01-0

Deskripsi Fisik

xii, 150 hlm. il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

624.1 AGU m

Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Indonesia

Di dalam proses perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Salah satu persoalan di lapangan ialah apabila masyarakat yang ingin meningkatkan Hak Guna Bangunannya menjadi Hak …

Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik : Kompilasi Tulisan tentang Carut-Marut…

Carut-marut norma, itulah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi regulasi di Indonesia khususnya dalam lapangan hukum agraria/pertanahan. Carut-marut norma, manifestasinya berupa saling bertentangan, tidak harmonis, tidak sinkron, dan tumpang-tindih, yang ditemukan dalam sejumlah norma (peraturan perundang-undangan) di Indonesia khususnya dalam hukum agraria/pertanahan…

Hukum keperdataan : jilid kedua

Benda dan/atau kebendaan merupakan objek hukum yang dapat dihaki oleh semua orang (subjek hukum). Namun demikian, harus dimaklumi bahwa benda dan/atau kebendaan itu merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pemilik dan Pencipta segala sesuai yang ada di bumi. Oleh karena itu, penguasaan dan penggunaan benda dan/atau kebendaan haruslah sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, di …

Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang (TEKNIK SIPIL - ARSITEKTUR)

Pengertian tanah adalah identik dengan ruang daratan di mana peruntukannya diatur dalam rencana tata ruang. Akan tetapi mengingat bahwa dimensi pertanahan adalah kompleks maka banyak kita temui realisasi rencana tata ruang banyak menemui kendala. Rencana tata ruang sering mengabaikan status kepemilikan tanah akibatnya realisasi pembangunan ruang banyak menemui kendala pembebasan tanah. Buku in…

Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah : Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Pena…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Hal ini dilakukan dalam rangka merencanakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Di sisi lain, penatagunaan tanah ini dilakukan untuk menata, menertibkan pe…