Buku ini merupakan hasil evaluasi kritis sekaligus cermin kegelisahan penulis mengenai kondisi hukum beserta penegakannya di Tanah Air yang dikenal kaya sumber alam dan sumber daya manusia. Praktik pengelola sumber daya alam kita belum menunjukkan iktikad yang tulus menggunakan hukum sesuai dengan fungsinya mengatur ketertiban hidup manusia dan lingkungannya. Buku ini merupakan elaborasi mengen…
Setelah orde baru tumbang, lahirlah orde reformasi. Memasuki orde ini, kran demokrasi terbuka lebar, dan euforianya masih mendengung hingga hari ini. Tetapi dalam euforia itu, ada persoalan serius yang perlu dicarikan jalan tengahnya, yaitu bagaimana mengimplementasikan konsep otonomi daerah yang ideal, tetapi sejalan dengan cita-cita besar desentralisasi. Karena pada level aktualisasinya, oton…
Jurnal Ketatanegaraan : Kekuasaan Kehakiman, Vol. 004 September 2017, berisi: Maruarar Siahaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan akuntabel menurut uud nri tahun 1945 Zain Badjeber kekuasaan kehakiman dan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman FX. Adji Samekto Tantangan hakim di Indonesia: dari penjaga kepastian hukum menuju pencipta keadilan berdasarkan pa…
Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Hukum dan Kekuasaan Hukum HM Siregar Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce Tami Rusli Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraa…
Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…
Lebih dari satu dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1995, setelah melalui perjuangan yang berat sejak tahun tujuh puluhan, pembaharuan Undang-undang Kepabeanan Indonesia dapat direalisasikan dan dimulainya reformasi di bidang ini. Kelanjutan reformasi kepabeanan melalui perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk…
Di tengah silang sengkarut industri media massa dengan segenap ragam kepentingannya itu, buku ini hadir untuk mengurasi benang kusut tersebut melalui pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Buku ini tidak hanya memaparkan berbagai persoalan secara gamblang, melainkan juga berupaya menyajikan banyak catatan kritis dan reflektif atas permasalahan yang terjadi sebagai bagi…
Buku dengan judul "Ilmu Negara" hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu negara dan teori negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatan, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, baik yang disampaikan oleh filosof-filosf muslim maupun dari filosof-filosof non muslim. Penulis sengaja me…
Secara sederhana semua ilmu sosial, termasuk didalamnya ilmu politik, berupaya untuk mengerti, memahami, hingga meramalkan masa depan akibat-akibat dari perubahan sosial-politik, baik yang direncanakan ataupun tidak. Perbuahan akan selalu saja menantang pikiran rasional manusia untuk menanggapinya secara abduktif. Misalnya, bagaimana pertumbuhan penduduk yang semakin menukik hingga memerlukan …
Buku ini terdiri atas 9 bagian aspek ilmu politik, teori dan praktik, suatu pendekatan metodologi komprehensif multidisiplin atau pluralistik integralistik. Pada setiap bagian didahului dengan suatu perspektif dan aktualitas masalahnya, sehingga tampil beda dengan buku referensi lainnya. Pada bagian ke-1 diintrodusir tentang esensi ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Pada bagian ke-2 berisi teo…