APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES GANTI RUGI ( TALI ASIH) DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DENGAN PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (studi pada kantor badan pertanahan kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh …
EKSISTENSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (studi dinas pariwisata pemerintah kabupaten lampung tengah) ABSTRAK Oleh Reza fahlepi …
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (studi pada kanwil badan pertanahan nasional provinsi lampung) ABSTRAK Oleh ANDIKA SEMPURNA JAYA 12.12.22.006 Pemanfaatan …
ANALISIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (studi pada pengadilan negeri kelas 1 A tanjung karang) ABSTRAK Oleh Tri sadianah Mediasi adalah penyelesaian atas suatu perkara dengan ditengahi oleh pihak tiga sebagai mediator untuk menuju kes…
ANALISIS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota metro) ABSTRAK Oleh Malyanur syarofadis 12.12.21.030 Penerbitan akta kelahiran akibat perkawinan campuran di kota metro …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI LAMPUNG TENGAH (studi di dinas sosial,tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh Sovi pratiwi 12 812 1070 Setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang layak.bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dar…
FUNGSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (studi di kabupaten lampung tengah ) ABSTRAK Oleh Masli caniago 12.12.21.032 Persoalan tanah yang secaram potensial mesti memberikan nilai lebih bagi peningkatan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia tidak dapat di…
Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideology negara tidak ikut diamandemen. MPR yang sejak tahun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima kesepakan dasar yang salah satu diantaranya adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang tel…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DIINDONESIA ABSTRAK Oleh MARINA JAYA 12.812.1348 Semangat reformasi yang dilaksanakan oleh berbagai elemen bangsa berda…
ABSTRAK KEKUATAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 (studi pada pengadilan tata usaha Negara Jakarta) Oleh : MARUBA SILALAHI NPM : 12.12.23.075 Badan peradilan tata usaha Negara salah satu badan yang dib…