ANALISIS PEMULIHAN HAK TERDAKWA YANG DINYATAKAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHVERVOLGING) (Studi Putusan Nomor 740/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh : Denny Pramudya Kardinal Putra Terdakwa yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka memperoleh pemulihan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemul…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN WARGA BINAAN PELAKU CONCURCUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Oleh : DES ELINA Bahwa kejahatan yang dilakukan terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh warga binaan pada lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 Tahun dan selama pel…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 368/Pid.sus/2015/PN.Kla.) Oleh : JONTER SIHOMBING NPM.14.12.27.094 Insect dibedakan menjadi dua, yaitu: Insect karena suka sama suka, sementara incest yan lain dilakukan dengan paksaan atau perkosaan, dimana dalam kasus ini, hanya ada dua pihak, y…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/PID.B/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh AISYAH 14.12.26.060 Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dengan objek yang beragam baik kendaraan roda dua maupun roda empat perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu kasus yang pernah terjadi a…
ANALISIS FUNGSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI TAMBAHAN ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor :62/Pid.Sus/TPK/201 5/PN.Tjk) Oleh : SYAIFUL AZUMAR 14.12.27.164 Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak pro…
ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perkara Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/10/V/2015/KKEP) Abstrak Oleh : Romi Ardi NPM : 14.12.27.145 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kode etik profesi yang mengikat secara moral, sikap, dan prilaku setiap anggota polri. Pelan…
ANALISIS REINTEGRASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung) Oleh : JOKO SATRIO Reintegrasi narapidana dapat diartikan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali narapidana kepada lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. Narapidana tindak pidana perdagangan manusia dikategorikan kejahatan luar biasa…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN (Studi Perkara Nomor: 50/PID/2015/PT.TJK) Oleh MUHAMMAD TODI DWI SAPUTRA Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian pula dalam pelaku tindak pida…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No. : 793/Pid.SUS/2015/PN.TJK) Oleh Suryadi 14.12.27.163 Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polda Lampung disebabkan tidak sebandingnya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan sarana prasarana penunjang kelancaran lalu lint…
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABUMI LAMPUNG UTARA (Studi Perkara Nomor: 484/Pid.Sus/2014/PN.GNS.) ABSTRAK Oleh Zahrialliantana Masih banyak lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia sudah overload. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni lapas. Peluang bertemunya Bandar besar…