Kebijakan Kriminal penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan

Apakah dengan kebijakan dapat menyelesaikan masalah atau sebaliknya menambah masalah? Kebijakan kriminal dapat dijadikan upaya untuk menanggulangi kejahatan, dimana aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat menjadi dasar perhatian, disamping itu juga kebijakan kriminal memiliki keseimbangan sarana penal dan sarana non penal. Sarana penal seiring dengan waktu dan perkembangan masyarakat d…

(HUKUM) Strategi & Teknik Korupsi :Mengetahui Untuk Mencegah

Buku yang berjudul strategi dan teknik korupsi; mengetahui untuk mencegah yang ada di hadapan pembaca ini tidak di maksudkan untuk emngajak para pembaca menajdi koruptor. Melankan tujuannya adalah mengajak kita semua untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita mulai dari isntitusi terendah (kelurahan) sampai den…

Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

Struktur peradaban abru sebagai imbas pesatnya perkembangan teknologi telekomonikasi dan komputer telah emmudarkan sekat antar negara (borderless) serta mengubah tata nilai dari corak lokal-partikular menjadi global universal. Dengan lahirnya media cyber, pada satu sisi, seakan memfasilitasi dunia kriminal hingga seorang pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya sambil minum kopi hangat di depan…

Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Kelompok kerja convention watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan gender,penegakan hak azasi manusia khususnya perempuan,dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia,.sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dari pemahaman konvensi perempuan dikalangan akademisi,aparat atau penegak hokum dan masyarakat luas,…

Undang - Undang Kehutanan Dan Illegal Logging

Selain itu adanya dualisme sanksi yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu saksi yang di proporsional antara saksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan saksi adminitratif yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang lain tidak perlu di atur lagi dalam peraturan pemerintah ini. Maka d…

(FH) Dasar dasar hukum asuransi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-129-1

Deskripsi Fisik

v,337 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.2 MUL d

(HUKUM) Pemekaran Kecamatan : upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masya…

Otonomi daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan terhadap rakyat diterjemahkan beragam oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk “penerjemahan” itu adalah dengan melakukan pemekaran pelayanan pemerintahan dengan melakukan penataan kelurahab dan kecamatan di wilayah administrasinya. Pelayanan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat semisal pelay…

(FH) International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789790258631

Deskripsi Fisik

422 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 ERI i

(FH) Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-1073-59-7

Deskripsi Fisik

135 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340.1 OTJ f

(FH) Teori Hukum Murni

Edisi

Cet. 8

ISBN/ISSN

979-24-56024-4

Deskripsi Fisik

408 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 HAN t