Kompilasi Hukum Telematika

Secara ilmiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusai tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan yang pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Seba…

Hukum Telematika - Edisi 3

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4301 Hukum Telematika ini bertujuan membekali mahasiswa dalam memahami secara mendalam perkembangan hukum yang terkait dengan telematika secara terperinci. Mahasiswa akan belajar dan berdiskusi tentang ruang lingkup hukum telematika secara komprehensif, memahami jurisdiksi dan pilihan hukum siber, mempelajari dan menganalisis kasus-kasus cyber crime, perkembangan e-c…

Hukum Perdata - Edisi 2

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4202 Hukum Perdata ini, membahas pembidangan hukum perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan absolut termasuk di dalamnya hukum benda dan hukum waris, serta hukum perikatan. Setelah mempelajari matakuliah m1 diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan isi pokok-pokok hukum perdata.

Hukum Perlindungan Anak & KDRT

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sedikitnya ada 544.452 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2021. Data diatas selain memperlihatkan tingginya jumlah kasus KDRT selama rentan waktu 2004 s.d. 2021, juga sekaligus menunjukkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDR…

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Teori dan Konsep, P…

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

9786232183476

Deskripsi Fisik

xiv, 220 hlm. : 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 DWI s

Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Ter…

Sebagai badan hukum, Perseroan terbatas mengalami siklus kehidupan dan kematian sebagaimana kehidupan manusia. Kehidupan PT diawali dengan pemberian status badan hukum oleh negara, maka kematian PT sebaliknya ditandai dengan dicabutnya status tersebut yang juga dilakukan oleh negara. Proses pengakhiran eksistensi Perseroan Terbatas diawali dengan pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berupa…

Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara

sudut pandang dalam mewujudkan hal tersebut pun berbeda beda,baik melalui kajian keilmuan maupun praktik penyelengaraan.buku pengantar ilmu hukum administrasi negara ini hadir dari sudut pandang penulis yang berlatar belakang akademisis,yang diharapkan dapat menjadi mozaik kajian ilmu hukum administrasi negara di indonesia sebagai salah satu kajian dalam pembangunan bangsa dan negara,untuk mew…

Hukum Administrasi

Addresse buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum,baik jenjang sarjana,megister,atau doctor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi Negara fakultas ilmu social dan ilmu politik;pengajar hukum administrasi;aparatur pemerintahan;hakim administrasi (tata usaha Negara);advokat;juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyelenggaraan …

Hukum Tata Negara Indonesia

Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasioanl, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen UUD 1945 secara otomatis merekonstruksikan semua peraturan lembaga - lembaga negara, baik di peraturan pusat maupun di daerah. Penambahan dan penguranga…

Aspek hukum dalam bisnis

Buku ini tidak terlepas dari melihat perkembangan yang ada dalam masyarakatdan dunia bisnis terkait dengan persaingan bisnis di era global dengan persaingan yang makin kompetitif. Semua itu memerlukan wawasan dan pemahaman tentang aspek hukum terkait dengan perkembangan yang terjadi. Materi yang disajikan dalam buku ini: Bab 1 Hukum perserikatan dan perjanjian Bab 2 Anti monopoli dan persain…