Mahasiswa baru telah diberikan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Kedua mata kuliah merupakan dasar dan pengantar untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dalam bidang ilmu hukum. PIH mengajarkan terntang pilsafat, teori hukum dan pengertian- pengertian hukum dari beberapa pendapat sarjana (ahli hukum), sedangkan PHI merupakan mata kuliah yang bersifat peng…
Isi Buku Ajar ini berupa kajian bersifat umum tentang pembaharuan atau politik hukum pidana yang disesuaikan dengan materi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) matakuliah Politik Hukum Pidana, antara lain meliputi: (1) Pengertian danRuang Lingkup Politik Hukum Pidana; (2) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana; (3) Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana Indo…
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
Buku ini berisikan pokok - pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut LIngkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, …
Materi dalam buku ajar ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam ilmu hukum ppidana,khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, sejarah hukum pidana militer, pengertian hukum pidana militer, militer sebagai subjek tindak pidana, ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur berlakunya KUHP terhadap KUHPM, sekilas tentang hukum acara pidana militer, sekila…
Hukumpidaa khusus adalah bagian dari hukum pidanan yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP. Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi huk…
DR. Tami Rusli, S.H., M.Hum., Lahir do Metro, 3 September 1963 telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK,SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan Tinggi Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga SUrabaya dan Strata 3 (S3) diselesailkan di Program D…
Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,di dalam pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank,mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta caradan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan,pasal 1angka 2 berbunyi: “bank adalah badan usaha yang menghimpun da…
Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisn…