ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BAGASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SRIWIJAYA AIR (STUDI DI BANDARA RADIN INTEN LAMPUNG SELATAN) Abstrak Oleh : EVIANA RONAULI NPM : 14.12.27.061 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untu…
ANALISIS KENDALA IMPLEMENTASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 742.K/PDT/2004) ABSTRAK Oleh Nazarudin 14.12.27.122 PTPN VII (Persero) telah menang perkara atas tanah sebagai obyek gugatan seluas 435 Hektar melawan masyarakat DesaSidodadi Asri Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propins…
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) Bandar Lampung) Oleh : Afrinando Hasan Saini 14.12.27.187 Perjanjian pembiayaan biasanya sudah terlebih dahulu dibuat oleh perusahaan pembiayaan dimana perjanjian standar ters…
Kajian atas bisnis transportasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hokum yang relevan.dalam hal ini ada beberapa aspek yang penting yang patut diperhatikan,yakni aspek hokum perusahaan,aspek hokum perjanjian,aspek hokum perlindungan konsumen,aspek hokum hak kekayaan intelektual,dan aspek hokum pengangkutan.kajian ini dilakukan dengan sudut pandang praxis (kesatuan an…
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERDAFTAR SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung) Oleh DJOKO WAHYU UTOMO Hak merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendaf…
ANALISIS GUGATAN REKONVENSI AKIBAT CERAI TALAK PADA PENGADILAN AGAMA Studi Perkara Nomor : 0076/PDT.G/2015/PA.Kla Oleh: A I S Y A H NPM : 12.14.26.061 Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu.sesuai dengan ketentuan pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan ole…
ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN DWANGSOM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DENGAN PENGADILAN DI MAROKO (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Niaga Darul Baidho Nomor 11414 Tanggal 24 November 2009) Oleh Abdul Halim Muhammad Sholeh Tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syar…
Pembahasan dalam buku ini di lakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta benuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anantomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering di beritakan sehari-hari serta lembaga pembi…
sengketa jamak terjadi dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. perselisihan dalm pelkasanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini. ketika sengket terjadi, para pelaku bisnis saat ini lebih memilih menyelesaikannya di luar pengadilan melalui alternatif penyelsaian sengekta (APS). jalur n…
IMPLEMENTASI PASAL 49 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi pada Pengadilan Agama Metro) ABSTRAK Oleh K.M. Junaidi 14.12.27.198 Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama melahirkan paradigm baru terkait kompetensi absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama mendapat tambahan kewenangan berupa menyelesaikan sengket…