Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014 berisi: * Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" - Nur Agus Susanto, pp. 213-235 * Penafsiran hakim tentang konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati- Budi Suhariyanto, pp. 237-254 * Passing off dalam pendaftaran merek - Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,pp. 255-272 * Pembatasan dan oenguatan kekuasaan kehakiman dalam pemil…

Undang-undang Pilkada : tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomo…

Dilengkapi : - UU NO. 22 TAHUN 2014 - Perpu No. 1 Tahun 2014 - UU No. 1 Tahun 2015 - UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015

Undang-undang administrasi kependudukan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7842-47-2

Deskripsi Fisik

402 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 TIM u

Masalah- Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017

Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017 berisi: * Rasio Legis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Terkait Dengan Implementasinya - Landya Maria Simatupang, Imam Koeswahyono, Bambang Sugiri, pp. 291-298 * Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja - Kadek Widiantari, pp. 299-307 * Kebijakan Program Redistribu…

Undang-undang penanaman modal UU RI Nomor 25 tahun 2007

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-24-4734-7

Deskripsi Fisik

173 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 TIM u

Himpunan Undang - Undang Kehutanan dan Perkebunan

Bahwa hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk di perbaharui dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan …

Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya

Undang - Undang Otonomi Daerah 2004

Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…

Undang - Undang Otonomi Daerah

Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.

Peraturan Presiden RI No 70 Th 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan P…

Pada tanggal 3 Nopember 2003 Pemerintah memberlakukan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN sebagaimana diubah terakhir dengan keppres No. 6 tahun 1999, serta keppres no. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa inst…