Ditapis dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Tahun 2…
Bahwa mwnindaklanjuti perubahan pasal 133 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis peraturan presiden no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua at…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-396-527-7
- Deskripsi Fisik
- 1304 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.3 TIM p
Undang - Undang Lembaga Keuangan Mikro ( UU RI No. 1 Tahun 2013)
Puji syukur kehadirat allah swt., berkat rahmatnya,penerbit masih diberikan kesempatan untuk dapat membantu program pemerintah dalam bidang legislasi,yaitu dengan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sector keuangan di Indonesia merupakan salah satu sector yang memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-494-8
- Deskripsi Fisik
- 148 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Jabatan Notaris 2004
Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang pengaturan jabatan notaris yang berlaku saat ini. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab, 92 pasal yang mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tentang notaris yang sudah tidak sesuai la…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 979-3421-83-5
- Deskripsi Fisik
- 63 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006
Undang-undang Kerwarganegaraan RI yang baru ini disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, menggantikan UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaan RI . Di samping mengatur hal-hal umum seperti batasan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, atau sanksi pidana, undang-undang ini membawa angin perubahab dalam masalah kewarganegaraan tanah air dengan mengat…
- Edisi
- Edisi 5
- ISBN/ISSN
- 978-979-3421-55-1
- Deskripsi Fisik
- 62 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan
Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa tersebut membuka cakrawala baru tentang besarnya arti desa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses sejarah perjalanan bangsa ini. Desa sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan sebuah NKRI tak lagi dipandang sebelah mata. Karena sebenarnya desa memiliki kepentingan langsung dan paling urgen dalam rangkat menuju cita-cita nasional, yakni m…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 602-1674-39-1
- Deskripsi Fisik
- 380 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Pornografi (UU RI No. 44 Th. 2008)
Buku ini memuat tentang undnag-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dilengkapi dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam undang-unang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi; undang-unang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; undnag-unang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran; undang-udang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; undan…
- Edisi
- Edisi 4
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-261-9
- Deskripsi Fisik
- 462 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
(PASCA) Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Th.2004)
Polisi, jaksa, dan hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan di tanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh terhadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dalam hati rakyat indonesia. Upaya –upaya telah banyak dilakukan dalam membuat tugas polisi, jaksa, dan hakim menj…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979-3421-67-3
- Deskripsi Fisik
- v ; 234 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang AdVokat 2003 (UU RI No. 18 Th 2003)
Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan. Karena manusia atau masyarakat diatur dengan kaedah/ norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuha…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 979-3421-43-6
- Deskripsi Fisik
- 71 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Penanganan Konflik Sosial: Undang - Undang RI nomor 7 Tahun …
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,aman dan sentosa sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia,maka diperlukan upaya untuk saling menghormati,hidup rukun secara berdampingan dan adanya toleransi dalam segala hal.oleh karena itu,sebisa mungkin kita harus meminimalisisr adanya konflik dimasyarakat.konflik social adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antaradua kelom…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-009-0
- Deskripsi Fisik
- 141 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 MUN u
Undang - Undang Keterbukaan informasi Publik ( UU RI No. 14 Th. 2008)
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawaso public,penyelenggaraan negaratersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan u…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-180-3
- Deskripsi Fisik
- 64 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 JUN u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah