Bahwa hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk di perbaharui dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan …
demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya
Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…
Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.
-peraturan pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2005 tentang KELURAHAN, -peraturan pemerinta…
Perkembangan usaha swasta di satu sisi di warnai berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.fenomena yang berkembang justru cenderung menunjukkan corak yang memonopolistik.munculnya konglomerasi mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu bersaing. Penyusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tid…
buku ini memuat undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilengkapi dengan undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan international convention on the elimination of all form of rasial discrimination 1965 (konvensi internasional tentang pengapusan segala bentuk diskriminasi rasial,1965) dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi …
Buku ini memuat undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dilengkapi peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan,keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat,keputusan presiden nomor 103 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat,perpres nomor 16 t…