ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (ILLEGAL LOGGING) (Studi Perkara Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.KLD) Oleh: YANTO Kabupaten Lampung Selatan dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah dan salah satunya adalah hutan yang kaya akan flora dan fauna yang beraneka ragam, tetapi belakangan ini banyak terjadi kasus perambahan hutan yang terj…
ANALISIS DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KOTA METRO (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/1)N.Met Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2(115/PN.Met) ABSTRAK Oleh Deny Putra Pratama Putusan hakim dngan dasar pasal yang sama tetapi putusan yang dijatuhkan berbeda dalam pekara penyalahgunaan narkotika. lokasi penelitian ini penulis abhil dari perkar…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) Oleh: Anton Saputra Tindak Pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah men…
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH HASIL REKLAMASI (Studi Putusan Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh: Ramlan Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Tindak pidana pemalsuan yang akan diangkat dalam penelitian ini yait…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2015/PN.Tjk) Oleh: HENUR MUHAMMAD Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selamjutnya disingkat KUHP), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulis…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS SDN 1 DESA RINGIN RAYA KECAMATAN BANJAR MARGO TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor39/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh HUSIN ARIANOFA 15.12.29.023 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrumen yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pas…
ANALISIS PERTIMBANCAN BANDING PEMIDANAAN YANG LEBIH BERAT DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PT.TK) Oleh: MEIDIANSYAH Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian, mengingat usianya yang masih di bawah umur, hukum positif yang…
ABSTRAK PROSES PEMECAIIAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Perkara Nomor 417/Pid.11/201/1)N,ijk Tahun 2015 ) Oleh: SOFIAN 14.12.28.088 Splitsing atau pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya splitsing ini disebabkan faktor dimana terhadap sua…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas tI A Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : FARIZAL ANTONY 15.12.29.018 Pada era sekarang ini peredaran Narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). di…
ANALISIS PERTIMBANCAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS PEMIDAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.MGL) Oleh : Arya Dharma Syahrie Disparitas pidana rnerupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, seperti dalam penjatuhan pidana ba…