Hukum Administrasi Pemerintah Daerah

Buku yang berjudul Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah ini merupakan kajian normatif sekaligus kajian kritis terhadap problematika implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Buku ini terdiri dari empat belas bab, yakni: (1) Pendahuluan; (2) Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah; (3) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (4) Kewenangan atau Urusan Pemerintahan Daerah; (5) Hubungan…

Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2019, Vol. 15 No. 1 Januari-Maret 2019

Edisi

Vol. 15 No. 1 Januari-Maret 2019

ISBN/ISSN

2656-8217

Deskripsi Fisik

xvii, 102 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 332.1 TIM l

(FISIP) Pengantar Ilmu Pemerintahan

Luasnya dimensi ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala berpemerintahan. Upaya pembuktian dan penggalian untuk menadirianilmu pemerintah melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin ataupun interdisiplin ilmu terus dilakukan. Salah satu pendekatan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmu adlah pendekatan historis. Dilihat dari pendekat…

(FISIP) Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Vol. 19 No. 10 October 2019

Edisi

Vol. 19 No. 10 October 2019

ISBN/ISSN

1411-7339

Deskripsi Fisik

viii, 145 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 332.1 TIM s

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012 berisi: * Lembaga mediasi perbankan sebagai alternatif penye;esaian sengketa perbankan di Indonesia - Zulfi Diane Zaini, pp. 1-20 * Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus - Agus Iskandar P.P., pp. 21-36 * Pembangunan hukum nasional perspektif kesetaraan dan kea…

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Banda…

Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Hukum dan Kekuasaan Hukum HM Siregar Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce Tami Rusli Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraa…

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar …

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…