Buku ini dikemas menjadi 21 bab dengan pendekatan main maping yang dilengkapi dengan contoh kasus dn rumus perhitungan pajak terutang meliputi: • Ketentuan umum perpajakan • Konsep PPh • PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 • PPn dan PPnBM • PBB • BPHTB • Retribusi pajak daerah • NPWP • Pelunasan pajak terutang • Pengisian SPT • Pemeriksaan dan penyidikan pajak
Pengetahuan dan wawasan tentang hokum perpajakan menjadi salah satu syarat mutlak bagi masyarakat, terutama bagi para petugas pajak maupun semua masyarakat yang menjadi wajib pajak. Jangan sampai petugas pajak maupun wajib pajak tersangkut masalah hokum hanya karena masalah sepele, yakni belum paham aturan pajak. Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui tentang das…
Buku ini merupakan terjemahan dari karya Philippe Nonet dan Philip Selznick, law and society in transition: toward responsive law. Di kalangan akademisi hokum Indonesia, edisi bahasa Inggris buku ini sudah tidak asing lagi. Selain dijadikan rujukan dalam kajian hokum, buku ini juga mengilhami lahirnya beberapa teori dan konsep baru dalambidang hokum. Meskipun demikian, dieksternalisasikan ke da…
Issu perubahan UUD 1945 selalu menjadi topik yang seksi dan sekaligus sensitif untuk dibahas, mulai dari kalangan politisi, pejabat negara, akademisi, lembaga, NGO, sampai masyarakat umum. Karena konstitusi bukan hanya milik ‘penguasa’ semata tetapi milik rakyat seluruhnya, sehingga jika muncul hasrat untuk melakukan perubahan konstitusi pastilah akan mendpat respon dari berbagai elemen ba…
Disingkat dari disertai berjudul “problematika putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislature”,buku inimembahas peran mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. Dalam dunia hukum di Indonesia, MK menunjukkan eksistensi sekaligus menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian un…
Materi dalam buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, sejrah hukum pidana militer, militer sebagai subjek tindak pidana, ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur berlakunya KUHP terhadap KUHPM, sekilas tentang hukum acara pida…
Kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal sebagaimana yang dalam UUPA karena hak atas tanah dimiliki oleh seluruh pemegang hak milik atas satuan rumah susun. Pemilikan rumah susun dapat di terbitkan bagi siapapun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Sekarang ini banyak terdapat warga negara asing maupun badan hukum…
Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikn arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan kelembagaan diberbagai bidang seperti pembangunan politik, kebijakan publik, otonomi daerah dan peneyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Perubahan politik hukum yang ditandai dengan adanya perub…
Buku ini adalah hasil pengolahan dan pengembangan makalah berjudul “paradigma ilmu hukum Indonesia dalam perspektif positivis”, yang dipresentasikan dalam simposium nasional ilmu hukum tentang “paradigma dalam hukum Indonesia:, pada tanggal 10 Februari 1998, di fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengolahan dan pengembangan dilakukan dengan menambahkan cuplikan-cuplikan da…
Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum, emnelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku.hal ini di lakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarananya dalm mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan (ius constituendum). Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif, yakni politik hukum adlaah bagian dari kebiajkan legislatif (wetgeving). Politik huku…