Hukum keungan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negara) m…
Kegiatan penambangan sangat dekat risikonya dengan kerusakan lingkungan hidup, karena apabila pelaksanaannya tidak di lakukan dengan hati-hati atau lalai akan berakibat tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi, sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangs, dan negara. Agar perusahaan pertambangan peduli terhadap lingkungan hidup maka sebelum memperoleh izi…
buku ini diterbitkan dengan materi terutama menyangkut politik hukum kita menuju hukum nasional seperti yang kita cita-citakan demi terwujudnya Negara hukum republic Indonesia. Bab 1 sampai dengan bab v menyangkut pemikiran pemikiran umum mengenai politik hukum dan peranan hukum bagi pembangunan bangsa dan Negara sedang bab VI sampai dengan bab x merupakan contoh-contoh bagaimana politik hukum…
Buku ini membahas mengenai hukum keuangan negara. Diawal buku ini disajikan mengenai konsep, teori dan kedudukan hukum keuangan negara. Selebihnya dibahas badaimana aspek - aspek hukum terkait pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran negara, pengelola dan pengelolaan keuangan negara, pengawan, dan pemeriksaan keuangan negara, kerugian keuangan negara, pengembalian keuangan ne…
buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hokum yang ditimbulkan berebeda pula. Penyidikan terhadap lejahatan di bidang perpajakan harus dialkukan oleh pejabat penyidik pegawai…
Buku ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah agar masyarakat lebih mengenal UU perpajakan 2007. Buku ini berisi UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Buku ini disusun untuk memudahkan para wajib pajak memahami pelaksanaan UU perpajakan 2007 yang baru tersebut. dengan demikian, wajib pajak dapat melaksana…
Buku ini dikemas menjadi 21 bab dengan pendekatan main maping yang dilengkapi dengan contoh kasus dn rumus perhitungan pajak terutang meliputi: • Ketentuan umum perpajakan • Konsep PPh • PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 • PPn dan PPnBM • PBB • BPHTB • Retribusi pajak daerah • NPWP • Pelunasan pajak terutang • Pengisian SPT • Pemeriksaan dan penyidikan pajak
Pengetahuan dan wawasan tentang hokum perpajakan menjadi salah satu syarat mutlak bagi masyarakat, terutama bagi para petugas pajak maupun semua masyarakat yang menjadi wajib pajak. Jangan sampai petugas pajak maupun wajib pajak tersangkut masalah hokum hanya karena masalah sepele, yakni belum paham aturan pajak. Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui tentang das…
Buku ini merupakan terjemahan dari karya Philippe Nonet dan Philip Selznick, law and society in transition: toward responsive law. Di kalangan akademisi hokum Indonesia, edisi bahasa Inggris buku ini sudah tidak asing lagi. Selain dijadikan rujukan dalam kajian hokum, buku ini juga mengilhami lahirnya beberapa teori dan konsep baru dalambidang hokum. Meskipun demikian, dieksternalisasikan ke da…
Issu perubahan UUD 1945 selalu menjadi topik yang seksi dan sekaligus sensitif untuk dibahas, mulai dari kalangan politisi, pejabat negara, akademisi, lembaga, NGO, sampai masyarakat umum. Karena konstitusi bukan hanya milik ‘penguasa’ semata tetapi milik rakyat seluruhnya, sehingga jika muncul hasrat untuk melakukan perubahan konstitusi pastilah akan mendpat respon dari berbagai elemen ba…