Ditapis dengan
Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebanan Dan Per…
Kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal sebagaimana yang dalam UUPA karena hak atas tanah dimiliki oleh seluruh pemegang hak milik atas satuan rumah susun. Pemilikan rumah susun dapat di terbitkan bagi siapapun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Sekarang ini banyak terdapat warga negara asing maupun badan hukum…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 602-6791-31-0
- Deskripsi Fisik
- 114 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.02 EMA p
Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi…
Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikn arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan kelembagaan diberbagai bidang seperti pembangunan politik, kebijakan publik, otonomi daerah dan peneyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Perubahan politik hukum yang ditandai dengan adanya perub…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-17934-6-6
- Deskripsi Fisik
- 204 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 DID h
(HUKUM) Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang …
Buku ini adalah hasil pengolahan dan pengembangan makalah berjudul “paradigma ilmu hukum Indonesia dalam perspektif positivis”, yang dipresentasikan dalam simposium nasional ilmu hukum tentang “paradigma dalam hukum Indonesia:, pada tanggal 10 Februari 1998, di fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengolahan dan pengembangan dilakukan dengan menambahkan cuplikan-cuplikan da…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1500-03-3
- Deskripsi Fisik
- 126 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 BER i
(HUKUM) Dasar-Dasar Politik Hukum
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
- Edisi
- Edisi 14
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-473-9
- Deskripsi Fisik
- 144 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 IMA d
Politik Hukum
Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum, emnelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku.hal ini di lakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarananya dalm mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan (ius constituendum). Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif, yakni politik hukum adlaah bagian dari kebiajkan legislatif (wetgeving). Politik huku…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-365-8
- Deskripsi Fisik
- 202 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 ABD p
Kekuasaan Diskresi Pemerintah
Kekuasaan diskresi adalah jenis kekuasaan pemerintah yang spesifik. Dari perspektif analitik, perluasan fungsi pemerintahan merupakan dasr lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintahan. Dari perspektif yuridis, kekuasaan diskresi adalah sebuah keharusankarena kurang memadainya legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dari perspektif filosofis, ke…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-017-7
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.04 KRI k
Dasar - Dasar Politik Hukum
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-421-999-1
- Deskripsi Fisik
- 141 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 IMA d
(HUKUM) Hukum Partai Politik & Hukum Pemilu Di Indonesia
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ke tatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan ini perlu segera dicarikan solusinya , agar maksud dan tujuan bernegara dapat terwujud. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1351-42-0
- Deskripsi Fisik
- 424 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.07 AGU h c.1
Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik
diskursus mengenai hukum dan kebijakan publik tentunya memang tidak terlepas dari persoalan negara dan pemerintahan serta dinamika tata pengelolaannya output dari tata kelola tersebut mengkristal berupa produk hukum dan kebijakan publik yang acapkali tidak berpihak terhadap kepentingan publik,justru sebaliknya keberpihakan tersebut didesain untuk kepentingan golongan maupun kelompok tertentu i…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-981-112-4
- Deskripsi Fisik
- xv, 217 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 MUS p
Undang - Undang HAM 1999 ( UU RI No. 39 TH. 1999)
- KUH Perdata - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokad 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Komisi Yudisial 2004 - UU Praktik Kedokteran 2004 - UU Tentara Nasional Indonesia 2004 - UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 - RPJMN 2004…
- Edisi
- Edisi 10
- ISBN/ISSN
- 979-8767-55-1
- Deskripsi Fisik
- 158 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.48 TIM u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah