Kekuasaan diskresi adalah jenis kekuasaan pemerintah yang spesifik. Dari perspektif analitik, perluasan fungsi pemerintahan merupakan dasr lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintahan. Dari perspektif yuridis, kekuasaan diskresi adalah sebuah keharusankarena kurang memadainya legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dari perspektif filosofis, ke…
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ke tatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan ini perlu segera dicarikan solusinya , agar maksud dan tujuan bernegara dapat terwujud. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem…
diskursus mengenai hukum dan kebijakan publik tentunya memang tidak terlepas dari persoalan negara dan pemerintahan serta dinamika tata pengelolaannya output dari tata kelola tersebut mengkristal berupa produk hukum dan kebijakan publik yang acapkali tidak berpihak terhadap kepentingan publik,justru sebaliknya keberpihakan tersebut didesain untuk kepentingan golongan maupun kelompok tertentu i…
- KUH Perdata - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokad 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Komisi Yudisial 2004 - UU Praktik Kedokteran 2004 - UU Tentara Nasional Indonesia 2004 - UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 - RPJMN 2004…
Otoritas jasa keuangan terbentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 tahun 2011. Secara fungsi, lembaga ini melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Mempelajari ilmu negara tidak akan ada habisnya, hal ini dikarenakan mempelajari perkembangan kehidupan bernegara pada umumnya yang selalu berkembang sepanjang masa. Penulisan buku ilmu negara ini diharapkan untuk dapat melengkapi buku-buku ilmu negara terdahulu. Buku ini ditulis berdasarkan teori-teori yang dipelajari pada mata kuliah dasar pada fakultas hukum dan mata kuliah pengantar…
Buku ini berusaha menjawab kegelisahan menegnai operasionalisasin hukum progresif, melalui subjek hukum, pendidikan hukum, dan penerapan hukum dlaam spektrum penegakan hukum dan konsepsi cara berhukum. Tiga bilik yang ingin di dalami oleh muhammad rustamaji ini sangat fundamental. Menurut saya, membutuhkan suatu keberanian, karena ada dua pihak yang selama ini menyikapi pemikiran hukum progresi…
Buku hukum perjanjian: teori dan analisa kasusu yang ada di tangan anda ini menyajikan berbagai aspek hukum perjanjian. Dibagi dalam empat bagian, dimulai dengan definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kreditur atas benda jaminan, keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi.
Buku hukum perjanjian: terori dan analisis kasus ini menyajiakn berbagai aspek hukum perjanjian. Dibagi dalam delapan topik utama, antara lain: definisi di bagi dalam delapan topik utama, antara lain: definisi perjanjian, akibat hukum yang di timbulkN Autu perjanjian, dan kemudian di lanjutkan dengan analisis kreditur atas benda jaminan.keagenan , franchise, perlindungan konsumen, serta anprest…