buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hokum yang ditimbulkan berebeda pula. Penyidikan terhadap lejahatan di bidang perpajakan harus dialkukan oleh pejabat penyidik pegawai…
Buku ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah agar masyarakat lebih mengenal UU perpajakan 2007. Buku ini berisi UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Buku ini disusun untuk memudahkan para wajib pajak memahami pelaksanaan UU perpajakan 2007 yang baru tersebut. dengan demikian, wajib pajak dapat melaksana…
Buku ini dikemas menjadi 21 bab dengan pendekatan main maping yang dilengkapi dengan contoh kasus dn rumus perhitungan pajak terutang meliputi: • Ketentuan umum perpajakan • Konsep PPh • PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 • PPn dan PPnBM • PBB • BPHTB • Retribusi pajak daerah • NPWP • Pelunasan pajak terutang • Pengisian SPT • Pemeriksaan dan penyidikan pajak
Pengetahuan dan wawasan tentang hokum perpajakan menjadi salah satu syarat mutlak bagi masyarakat, terutama bagi para petugas pajak maupun semua masyarakat yang menjadi wajib pajak. Jangan sampai petugas pajak maupun wajib pajak tersangkut masalah hokum hanya karena masalah sepele, yakni belum paham aturan pajak. Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui tentang das…
Buku ini merupakan terjemahan dari karya Philippe Nonet dan Philip Selznick, law and society in transition: toward responsive law. Di kalangan akademisi hokum Indonesia, edisi bahasa Inggris buku ini sudah tidak asing lagi. Selain dijadikan rujukan dalam kajian hokum, buku ini juga mengilhami lahirnya beberapa teori dan konsep baru dalambidang hokum. Meskipun demikian, dieksternalisasikan ke da…
Issu perubahan UUD 1945 selalu menjadi topik yang seksi dan sekaligus sensitif untuk dibahas, mulai dari kalangan politisi, pejabat negara, akademisi, lembaga, NGO, sampai masyarakat umum. Karena konstitusi bukan hanya milik ‘penguasa’ semata tetapi milik rakyat seluruhnya, sehingga jika muncul hasrat untuk melakukan perubahan konstitusi pastilah akan mendpat respon dari berbagai elemen ba…
Disingkat dari disertai berjudul “problematika putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislature”,buku inimembahas peran mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. Dalam dunia hukum di Indonesia, MK menunjukkan eksistensi sekaligus menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian un…
Materi dalam buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, sejrah hukum pidana militer, militer sebagai subjek tindak pidana, ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur berlakunya KUHP terhadap KUHPM, sekilas tentang hukum acara pida…
Kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidaklah sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal sebagaimana yang dalam UUPA karena hak atas tanah dimiliki oleh seluruh pemegang hak milik atas satuan rumah susun. Pemilikan rumah susun dapat di terbitkan bagi siapapun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Sekarang ini banyak terdapat warga negara asing maupun badan hukum…
Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikn arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan kelembagaan diberbagai bidang seperti pembangunan politik, kebijakan publik, otonomi daerah dan peneyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Perubahan politik hukum yang ditandai dengan adanya perub…