Ditapis dengan
(HUKUM) Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang …
Buku ini adalah hasil pengolahan dan pengembangan makalah berjudul “paradigma ilmu hukum Indonesia dalam perspektif positivis”, yang dipresentasikan dalam simposium nasional ilmu hukum tentang “paradigma dalam hukum Indonesia:, pada tanggal 10 Februari 1998, di fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengolahan dan pengembangan dilakukan dengan menambahkan cuplikan-cuplikan da…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1500-03-3
- Deskripsi Fisik
- 126 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 BER i
(HUKUM) Dasar-Dasar Politik Hukum
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
- Edisi
- Edisi 14
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-473-9
- Deskripsi Fisik
- 144 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 IMA d
Politik Hukum
Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum, emnelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku.hal ini di lakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarananya dalm mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan (ius constituendum). Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif, yakni politik hukum adlaah bagian dari kebiajkan legislatif (wetgeving). Politik huku…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-365-8
- Deskripsi Fisik
- 202 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 ABD p
Kekuasaan Diskresi Pemerintah
Kekuasaan diskresi adalah jenis kekuasaan pemerintah yang spesifik. Dari perspektif analitik, perluasan fungsi pemerintahan merupakan dasr lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintahan. Dari perspektif yuridis, kekuasaan diskresi adalah sebuah keharusankarena kurang memadainya legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dari perspektif filosofis, ke…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-017-7
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.04 KRI k
Dasar - Dasar Politik Hukum
Apakah politik hukum termasuk disiplin imu tata negara (publik) atas hukum? Politik hukum sebagai disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana fakultas hukum masih berjalan lambat, untk tidak mengatakan stagnan. Hal ini, mungkin saja, dilatar belakangi oleh masih …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-421-999-1
- Deskripsi Fisik
- 141 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.083 IMA d
(HUKUM) Hukum Partai Politik & Hukum Pemilu Di Indonesia
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ke tatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan ini perlu segera dicarikan solusinya , agar maksud dan tujuan bernegara dapat terwujud. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1351-42-0
- Deskripsi Fisik
- 424 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.07 AGU h c.1
Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik
diskursus mengenai hukum dan kebijakan publik tentunya memang tidak terlepas dari persoalan negara dan pemerintahan serta dinamika tata pengelolaannya output dari tata kelola tersebut mengkristal berupa produk hukum dan kebijakan publik yang acapkali tidak berpihak terhadap kepentingan publik,justru sebaliknya keberpihakan tersebut didesain untuk kepentingan golongan maupun kelompok tertentu i…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-981-112-4
- Deskripsi Fisik
- xv, 217 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 MUS p
Undang - Undang HAM 1999 ( UU RI No. 39 TH. 1999)
- KUH Perdata - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokad 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Komisi Yudisial 2004 - UU Praktik Kedokteran 2004 - UU Tentara Nasional Indonesia 2004 - UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 - RPJMN 2004…
- Edisi
- Edisi 10
- ISBN/ISSN
- 979-8767-55-1
- Deskripsi Fisik
- 158 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.48 TIM u
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 : Tentang otoritas jas…
Otoritas jasa keuangan terbentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 tahun 2011. Secara fungsi, lembaga ini melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-776-853-6
- Deskripsi Fisik
- 176 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.0259 TIM u
Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi
sejak terjadinya reformasi di tahun 1998,tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan indonesia seolah dimulai dari awal.dari tahun 1999 sampai dengan 2002,UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali.dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945,indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan,mulai dari pemisahan keku…
- Edisi
- Edisi 6
- ISBN/ISSN
- 979-769-012-1
- Deskripsi Fisik
- 369 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342 NIM h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah