Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhada…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 368/Pid.sus/2015/PN.Kla.) Oleh : JONTER SIHOMBING NPM.14.12.27.094 Insect dibedakan menjadi dua, yaitu: Insect karena suka sama suka, sementara incest yan lain dilakukan dengan paksaan atau perkosaan, dimana dalam kasus ini, hanya ada dua pihak, y…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,117 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Jon a
(Tesis) Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa T…
PERATIN OLEH LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Pada Pekon Banjar Agung Kecamatan Way krui Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh : Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan Sumber pendapatan desa yang begitu besar menimbulkan kekhawatiran karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau lading koru…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rah i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian D…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/PID.B/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh AISYAH 14.12.26.060 Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dengan objek yang beragam baik kendaraan roda dua maupun roda empat perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu kasus yang pernah terjadi a…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ais a
(Tesis) Analisis Fungsi Saksi Mahkota Sebagai Tambahan Alat Bukti Bagi Hakim …
ANALISIS FUNGSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI TAMBAHAN ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor :62/Pid.Sus/TPK/201 5/PN.Tjk) Oleh : SYAIFUL AZUMAR 14.12.27.164 Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak pro…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,163 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Sya a
Konstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum Badan Narkotika Nasional
Konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN di maksudkan sebagai paradigma berfikir, teori/ metode penafsiran hukum dan juga praktis hukum bagi aparat penegak hukum BNN dalam menghendel berbagai permasalahan hukum yang dihadapi sebagai upaya mencari dan menemukan secara teknis menurut nilai - nilai kebenaran dan keadilan hukum yang menjadi dambaan umat manusia. Untuk memahami hal tersebut penuli…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-19354-2-2
- Deskripsi Fisik
- xvii.,255 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 362.293 ZAI k
Kebijakan Transportasi : Dinamika Dalam Pembangunan Daerah dan Perkotaan (Cet…
Buku ini membahas dinamika di sektor trasportasi di tengah - tengah pembangunan daerah yang sedang terus didorong dan digalakkan oleh pemerintah. Kadang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melupakan pentingnya menjamin kondisi trasportasi yang selalu handal, sehingga menimbulkan imbas pada munculnya maslah di sektor ini, seperti kerusakan jalan yang tidak kunjung diselesaikan, kapasita…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-17314-5-1
- Deskripsi Fisik
- 358 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 388.46 ILH k
(Tesis) Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisia…
ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perkara Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/10/V/2015/KKEP) Abstrak Oleh : Romi Ardi NPM : 14.12.27.145 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kode etik profesi yang mengikat secara moral, sikap, dan prilaku setiap anggota polri. Pelan…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,120 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rom a
(Tesis) Implementasi Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Proses…
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (Studi Pada Pemekaran Tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh : PAUZI Pemekaran Tiyuh merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau ma…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,99 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Pau i
(Tesis) Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor:23 tahun 2014 Tentang Pemer…
IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C DI KABUPATEN PESISIR BARAT ABSTRAK Oleh : Derry Rama Putra Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Der i
(Tesis) Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Und…
Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : ROZALI 14.12.27.148 Pemekaran daerah menjadi fenomena yang berkelanjutan sejak awal era reformasi sampai dengan sekarang. Kabupaten Lampung Tengah yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro,saat ini …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Roz a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah