Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …
UU RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian PPRI Nomor 63 tahun1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian PPRI Nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang peneyelenggaraan usaha perasuransian
buku ini berisi tentang rangkaian peraturan yang memuat tujuan, asas-asas hukumacara pidana, hak dan kewajiban penegak hukum vis a vis tersangka, terdakwa, dan terpidana berikut analisisnya. Satu hal yang penting dicermati disini adalah berlakunya asas legalitas prosedural - asas yng kurang dikenaldibandingkan asas materiil- meskipun sama pentingnya
Ruang lingkup hokum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran,penyelidikan,penyelidikan,dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.dengan terciptanya kitab undang-undang hokum acara pidana (KUHAP),berarti untuk pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap,meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di mahkamah agung.l…
Ruang lingkup hukum acara pidana di indonesia meliputi mencari kebenaran, penyeledikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di mahkamah agung. Le…
Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kita tidak lepas dari persoalan hokum.hukum yang mengatur hubungan antarmasyarakat tepatnya adalah hokum perdata.dalam lingkup hokum perdata terdapat perihal yang diatur,antara lain mengenai hokum perorangan dan kebendaan.hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seoraang anak sebagai subjek hokum (dari sejak lahir hingga meninggal dunia),peroleh…
Bertititk tolak dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatam menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artiya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (pasal 1320 KUH Perdata). Ket…
Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat,bukan masyarakat untuk hukum,karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya.apabila hukum tidak berubah maka hukum akan tertinggal oleh dinamika masyarakat (het recht hinkt achter de feiten aan). Dilain sisi hukum juga harus mampu menggerakkan dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil supaya hidupnya menjadi aman,damai…