Jika komunikasi politik awalnya didominasi media mainstream seperti surat kabar, radio, dan televisi yang dikenal selama ini, kini sudah merambah pada penggunaan media social yang makin trend. Bahkan lebih jauh kebebasan pada gilirannya melahirkan radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk terorisme yang berbasis ideologi politik dengan segala jaringan komunikasinya (cyber terrorism). Buku Kom…
Apakah politik hukum termasuk disiplin ilmu tata negara (politik) atas hukum? Politik hukum sebagai suatu disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana Fakultas Hukum, perkembangan pemikiran sekitar politik hukum masih berjalan lambat, untuk tidak mengatakan stagna…
Keberadaan partai politik dalam sebuah negara hukum dan demorkasi menjadi suatu keniscaan. Hal ini disebabkan partai politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses runtuh dan tegaknya demokrasi di Indonesia. Dinamika partai politik di Indonesia tidak terlepas dari berubahnya paradigma politik hukum yang diberlakukan oleh rezim yang pernah berkuasa. Namun di satu sisi proses rekr…
Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…
Entitas negara hampir selalu mewarnai kajian politik, bahkan kajian tengang negara setua ilmu politik itu sendir. Selain itu dalam kajian politik, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara entitas negara dan civil society, terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Hal tersebut sangat menarik sebagai pemahaman dasar mempelajari ilmu politik, karena dapat diketahui bahwa sal…
Proses amandemen UUD 1945 sangat rumit dan kompleks memakan waktu ± 4 tahun karena banyak kepentingan yang membonceng pada saat perdebatan di panitia Ad Hoc hingga pada akhirnya pada tahun 2001 terjadi kesepakatan untuk membentuk lembaga negara baru yaitu DPD RI sebagai langkah untuk meningkatkan peran utusan daerah yang ada dalam komposisi MPR RI. Setelah terbentuknya DPD RI diharapkan mampu…